Memperingati Hari Buruh Se Dunia (May Day), KC. FSPMI Mojokerto Ikut Meramaikan Kegiatan di Surabaya

Massa Keberangkatan KC. FSPMI Mojokerto Dalam Kegiatan Pra May Day 2018

Mojokerto-Puluhan anggota KC. FSPMI Mojokerto berkumpul di Ngoro Industrial Park, dalam rangka kegiatan Pra May Day 2018, yang akan dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi Jatim, Surabaya, dengan Koordinaror Aksi, Ardian Safendra.

“Untuk kegiatan Pra May Day ini, hanya sekitar 50 orang anggota KC. FSPMI yang terlibat, karena sifatnya hanya perwakilan saja. Namun pada puncak peringatan hari buruh, yang akan di laksanakan tanggal 1 Mei 2018 di Surabaya nanti, akan terdapat sekitar 500 orang buruh dari Mojokerto, Pasuruhan maupun Sidoarjo yang berkumpul dan bersama-sama menuju Surabaya”, ujarnya, Ardian Safendra, Selasa (24/4/2018).

Kegiatan Pra Mayday ini dilakukan dengan route strat dari pintu masuk NIP, Jl. Raya Kec. Ngoro menuju Jl. Raya Japanan Gempol Pasuruan, dilanjutkan menuju Jl. Raya Porong Sidoarjo, dan berakhir di Gedung Negara Grahadi Jatim. Dan untuk sarananya, KC. FSPMI Mojokerto menggunakan 1 unit mobil serta 20 unit sepeda motor.

Dalam rangka memperingati hari Buruh Se Dunia (May Day) ini, persatuan buruh, terkhusus KC. FSPMI Mojokerto mendorong terwujudnya UMK sesuai dengan upah cluster, dengan pertimbangan besaran kemampuan usaha (investor), yang saat ini telah mendapatkan persetujuan dari Bupati Mojokerto tetapi belum mendapatkan tanda tangan dari Gubernur Jatim.

Di lain hal, Ardian Safendra, juga menyatakan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 Pasal 7, peserta yang mengalami PHK, maka akan tetap memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sampai dengan 6 bulan tanpa harus membayar iuran. Bila lebih dari 6 bulan peserta tersebut tidak mampu bekerja lagi dan tidak mampu secara ekonomi, maka ia dapat melapor ke Dinas Sosial daerah setempat untuk diusulkan menjadi peserta PBI yang iuran bulanannya dibayarkan oleh pemerintah. Namun berdasarkan realita di lapangan, kebanyakan buruh yang mengalami PHK kurang diperhatikan, jika dibandingkan dengan masyarakat dengan status tidak mampu, hal ini terlihat dari pelayanannya. Dan kami juga akan mendorong Gubernur untuk membuat PERGUB tentang Perlindungan Terhadap Pekerja/Buruh korban PHK mengenai BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. (*)

TINGGALKAN BALASAN