Dengan Alat Tangkap Ikan Baru,Kalimantan Selatan Siap Tingkatkan Produksi Ikan

Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalsel

Banjarbaru, Semarak.news – Pasca pemberlakuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets pada Tanggal 1 Januari 2018 yang menjadi momen istimewa bagi pelaku usaha perikanan tangkap dan juga Pemerintah Indonesia, nelayan Provinsi Kalimantan Selatan hingga kini masih belum dapat menggunakan alat tangkap ikan ramah lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan secara maksimal.

 

Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Syaiful Arifin menjelaskan kurang maksimalnya penggunaan alat tangkap ikan yang baru dikarenakan belum terbiasanya para nelayan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dengan peralatan yang baru saja diperolehnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP).

“Jika penggunaan alat tangkap yang baru masih belum maksimal itu adalah hal yang wajar. Para nelayan harus segera beradaptasi terlebih dahulu dan pastinya alat tersebut nanti akan sangat bermanfaat,” ujar Syaiful Arifin kepada Semarak.news, Rabu (14/3).

Ia menjelaskan pada prinsipnya pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota mendukung program pemerintah pusat untuk menghapus alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti lampara dan lain-lain lalu diganti dengan alat tangkap baru yang ramah lingkungan.

“Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota mendukung program dari pemerintah pusat untuk menghapus penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan selanjutnya diganti dengan alat yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Pada dasarnya secara keseluruhan nelayan menerima bantuan alat tangkap ramah lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan(KKP), namun terdapat juga beberapa nelayan yang tidak menerima pergantian tersebut. Hal tersebut sangat wajar mengingat hasil tangkapan mereka yang sedikit berkurang karena belum terbiasanya menggunakan alat tersebut.

“Semua nelayan pada dasarnya menerima program yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. jika terdapat penolakan itu hanya lima sampai sepuluh persen saja dan hal tersebut wajar karena masih belum terbiasanya menggunakan alat tersebut,”ucapnya.

Dia menambahkan program penggunaan alat tangkap ramah lingkungan yang saat ini sudah mulai berjalan tidak akan lepas dari pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan dan akan dilakukan peninjauan serta evaluasi dilapangan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program yang saat ini sedang berjalan. Kedepannya dari hasil evaluasi tersebut kami akan mencoba menyampaikan masukan kepada pemerintah pusat agar kesejahteraan nelayan dapat terjamin,” tuturnya.

Dia berharap para nelayan harus mencoba untuk menerima bantuan dari pemerintah pusat karena yang namanya bantuan pemerintah pusat tidak ada yang bertujuan untuk menjerumuskan nelayan, namun sebaliknya untuk meningkatkan taraf hidup nelayan.

“Pada dasarnya apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat memiliki tujuan yang baik untuk para nelayan. sehingga saya berharap nelayan dapat memanfaatkan segala bentuk bantuan yang diterima dan nanti pemerintah akan melakukan evaluasi sampai sejauh mana bantuan itu bermanfaat bagi nelayan. jika dirasa belum bermanfaat, maka kami akan mengupayakan memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar bantuan tersebut dapat di evaluasi demi kemajuan nelayan,” pungkasnya.[BRF]

TINGGALKAN BALASAN