November 27, 2022

Semarak News

Temukan semua artikel terbaru dan tonton acara TV, laporan, dan podcast terkait Indonesia di

Pembaruan 1—PLN Indonesia sedang dalam pembicaraan dengan investor tentang penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara

(Menambahkan rencana penjualan PLTU batubara PLN)

JAKARTA, 18 Okt (Reuters) – Perusahan Listrik Negara (PLN) Indonesia sedang dalam pembicaraan dengan investor AS dan Eropa untuk membiayai rencana percepatan untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara, kepala eksekutifnya mengatakan pada hari Selasa.

PLN bertujuan untuk mencapai emisi nol karbon bersih pada tahun 2060 dan berencana untuk menghentikan pembangkit listrik tenaga batu bara lebih awal dengan kapasitas gabungan 10 gigawatt.

“Kami sedang bernegosiasi dengan komunitas global, mitra Amerika, mitra Eropa, investasi global (lembaga), Energy Transition Mechanism (ETM),” kata Dharmawan Prasodjo pada side event G20 di Bali, Indonesia, yang disiarkan secara online.

Dia mengatakan 6,7 GW kapasitas tenaga batu bara telah dialokasikan untuk pensiun di bawah skema tersebut.

Hingga tahun 2020, PLN memiliki kapasitas daya terpasang sebesar 63,3 GW dan 50% berasal dari pembangkit berbahan bakar batubara.

Sebagian dari kapasitas batubara PLN akan pensiun secara alami pada tahun 2044, kata Darmawan, tetapi perusahaan dapat mempercepat penghentian selama satu dekade dengan pembiayaan yang terjangkau pada tingkat 2,5% hingga 3%.

Meskipun PLN telah berjanji untuk tidak mengoperasikan pembangkit listrik tenaga batu bara baru, beberapa proyek berbahan bakar batu bara yang saat ini sedang dibangun masih akan menghasilkan 13 GW pada tahun 2026, kata Dharmawan.

Di sela-sela acara yang sama, penambang batu bara negara PT Bukit Azam menandatangani perjanjian struktur induk dengan PLN untuk mengakuisisi pembangkit listrik tenaga batu bara di Jawa Barat, menurut siaran upacara tersebut.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail mengatakan kepada wartawan bahwa akuisisi dapat memperpendek umur pembangkit listrik hingga 9 tahun, tanpa mengungkapkan syarat dan nilai kontrak. (Laporan oleh Francisca Nangoi, Bernadette Cristina Munthe; Penyuntingan oleh Martin Petty dan Ed Davis)

READ  Indonesia menjadi sorotan