April 23, 2024

Semarak News

Temukan semua artikel terbaru dan tonton acara TV, laporan, dan podcast terkait Indonesia di

Indonesia terus menuntut korupsi dalam ekspor minyak sawit

Indonesia terus menuntut korupsi dalam ekspor minyak sawit

Pada 29 Mei 2012, seorang pekerja memeriksa kualitas minyak sawit mentah (CPO) di unit pengolahan CPO negara di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. REUTERS / Tarmizy Harva

Daftar sekarang untuk akses gratis tanpa batas ke Reuters.com

JAKARTA, 19 April (Reuters) – Pihak berwenang Indonesia telah membuka kasus korupsi penerbitan izin ekspor di Palmyra, dengan menyebutkan empat nama tersangka, termasuk pejabat kementerian perdagangan dan eksekutif perusahaan Palmyra, kata jaksa agung, Selasa.

Langkah tersebut diambil ketika pemerintah Indonesia, produsen minyak sawit terkemuka dunia, menghadapi tekanan untuk menahan kenaikan harga minyak goreng. Pihak berwenang pada akhir Januari dan pertengahan Maret membatasi ekspor minyak sawit dan turunannya.

“Kami sedang menyelidiki dan menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana terkait pemberian izin ekspor kelapa sawit,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dalam keterangannya di televisi.

Daftar sekarang untuk akses gratis tanpa batas ke Reuters.com

Ada bukti bahwa izin ekspor telah dikeluarkan untuk perusahaan yang belum memenuhi persyaratan untuk memenuhi distribusi lokal, katanya.

Jaksa Agung tidak hanya memberikan inisial kepada para tersangka, tetapi juga Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan dan Permata Hijav Group, B.D. Wilmer Nabati mengatakan pejabat dari tiga perusahaan, Indonesia dan Musim Mass, juga terlibat.

Menteri Perdagangan Mohammed Ludfi ​​mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kementeriannya akan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung.

“Kementerian Perdagangan siap memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.

Grup Wilmer mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka “mematuhi semua syarat dan ketentuan yang berlaku dari perjanjian ekspor dan akan selalu bekerja sama dalam mendukung kebijakan pemerintah.”

READ  Embargo batubara Indonesia hampir menghilangkan surplus perdagangan Januari

Musim Mas meminta lebih banyak waktu untuk berkomentar dan Pertama Hijau tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sahat Sinaka, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, mendukung kegiatan perusahaan-perusahaan yang terlibat dan mengatakan mereka memenuhi persyaratan penjualan domestik menurut data grup.

“Perusahaan-perusahaan ini beroperasi sesuai dengan peraturan,” katanya.

Daftar sekarang untuk akses gratis tanpa batas ke Reuters.com

Laporan oleh Bernadette Christina Munde oleh Francisco Nangoy Pengeditan oleh Davis

Standar kami: Prinsip Kepercayaan Thomson Reuters.