Tolak Tambang di Kotabaru, OKP dan LSM Ini Datangi DPRD Kalsel

Banjarmasin, semarak.news- “Sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah seharusnya mendengarkan dan memfasilitasi aspirasi rakyat karena anda dipilih oleh rakyat”, ucap Din Jaya selaku koordinator lapangan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh DPD Pemuda Islam dan Forpeban di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (26/04).

Aksi unjuk rasa tersebut menuntut agar Perda terkait tambang di Kalsel segera disahkan juga para simpatisan aksi mendukung penuh SK Gubernur Kalsel terkait pencabutan IUP PT. Silo untuk melakukan aktifitas pertambangannya di Pulau Laut. Mereka juga menganggap keberadaan tambang di Kotabaru hanya akan merusak lingkungan dan menyengsarakan masyarakat Kotabaru kedepannya.

“Saya tidak menginginkan terjadi bentrok karena pro dan kontra permasalahan tambang di Kalimantan Selatan dan tidak menginginkan masyarakat menjadi korban karena hal tersebut”, sambung Din Jaya yang sebelumnya juga menjadi koordinator lapangan pada aksi unjuk rasa di PTUN dan Kejati Provinsi Kalimantan Salatan di hari yang sama.

“Keputusan yang diambil oleh Gubernur Kalsel untuk mencaput IUP PT. Silo merupakan keputusan yang sangat tepat”, ucap M. Hasan yang juga menjadi koordinator lapangan bersama-sama dengan Din Jaya. Selain persoalan tambang aksi unjuk rasa tersebut menyinggung tentang kelangkaan BBM jenis premium yang akhir-akhir ini sedang terjadi di Kalimantan Selatan.

Pada aksi unjuk rasa tersebut dihadapi langsung oleh H. Sufian HK yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan H. Saiman. Adapun tanggapan dari H. Sufian HK mengenai persoalan pertambangan, “55 anggota dewan sudah membuat kesimpulan diatas materai menolak tambang, juga akan mengadakan panelisiasi mengudang Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan hidup dan perwakilan dari beberapa pihak yang terlibat langsung dalam persoalan tambang tersebut bertempat di DPRD Kalsel”.

Soal kelangkaan BBM khususnya premium H. Sufian HK mengatakan, “Sudah melakukan koordinasi ke Kementerian ESDM bahwa tidak ada pengurangan kuota BBM, namun dengan bertambahnya penduduk Kalsel mempengaruhi ketersediaan BBM itu sendiri untuk itu pihaknya juga mengusulkan untuk penambahan kuota BBM. Terkait pelangsiran, Indonesia adalah negara hukum kalau terbukti silahkan dibawa langsung ke pihak yang berwenang namun harus dengan bukti yang kuat”. [BMN]

TINGGALKAN BALASAN