Banda Aceh, Semarak News -Badan Pusat Statistik atau BPS Aceh menyebut, penumpang pesawat dari provinsi tersebut yang transit ke Malaysia mengalami pertumbuhan sebesar 42,36 persen atau menjadi 12.142 orang di Desember 2018.

“Peningkatan 42,36 persen itu, jika dibanding pergerakan penumpang internasional selama bulan November 2018 di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar,” ujar Kepala BPS Aceh, Wahyudin di Banda Aceh, Selasa.
Ia melanjutkan, sementara penumpang yang tiba di bandara internasional setempat pada Desember 2018 juga tumbuh sebesar 19,98 persen atau 10.161 orang dibanding selama November.

Menurutnya, angka pertumbuhan penumpang internasional ini akibat tingginya harga tiket pesawat untuk rute domestik, sehingga penumpang lebih memilih melakukan transit ke negeri jiran Malaysia. Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk lewat pintu kedatangan di Aceh selama Desember 2018 tercatat 4.056 orang atau meningkatan 138,59 persen, dan mayoritas dibawa oleh dua kapal pesiar bersandar di pelabuhan laut Sabang, Aceh.

Angka 138,59 persen tersebut, jika dibanding November 2018 dengan jumlah turis asing ke provinsi paling barat Indonesia ini cuma 1.700 orang, dan 927 wisman di antaranya didomiasi dari Malaysia. “Ini membuktikan, bahwa tiket pesawat rute domestik di Aceh mulai mahal sejak Desember 2018. Makanya banyak orang berbondong-bondong mengurus paspor ke imigrasi, walau tujuan mereka ke berbagai kota di dalam negeri,” ujarnya.

Ia mengaku, secara umum jumlah penumpang pesawat baik rute domestik maupun internasional di Bandara Sultan Iskandar Muda selama Desember 2018 total berjumlah 85.499 orang.

Selain itu, kebijakan maskapai yang menaikkan harga tiket pesawat justru telah merugikan sektor pariwisata. Termasuk di NTB, khususnya Lombok sebagai destinasi wisata di tanah air.

Bahkan, akibat tingginya harga tiket penerbangan dan penerapan bagasi berbayar tersebut, ada diantara anggota ASITA yang harus menutup usahanya. Karena tidak kuat menanggung kerugian yang dialami.

Mahalnya harga tiket pesawat dan penerapan bagasi berbayar tidak bisa hanya diselesaikan oleh daerah. Sehingga butuh intervensi pemerintah pusat. Sebab, akibat dari kebijakan itu tekah berdampak nasional.

LEAVE A REPLY