Masalah PDAM Sentul City merugikan negara hingga Milyaran

0
26

Demonstrasi warga Sentul City pada 21 Desember 2017 di depan PDAM Tirta Kahuripan

Bogor, Semarak News– Pemerintah Kabupaten Bogor hingga saat ini belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) soal pengambilalihan pipa penyaluran air di kawasan Sentul City, Babakan Madang.

Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, hingga saat ini dirinya masih berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor terkait pengambilalihan tersebut.

“Kami masih memikirkan solusi terhadap dampak dari ini,” kata Ade Yasin, Rabu, 6 Februari 2019. Menurut Ade, saat ini masih terjadi pembahasan antara PDAM Tirta Kahuripan dengan PT Sukaputera Graha Cemerlang (PT. SGC) sebagai pihak swasta yang menyediakan air bagi warga Sentul City.

“Saat ini kan PT. SGC sudah tidak memiliki payung hukum lagi, tapi PDAM belum bisa (menyalurkan air), karena prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) masih dimiliki PT. SGC,” kata Ade.

Ade mengatakan, pihaknya akan mengutamakan asas musyawarah bersama dengan pihak PT. SGC terlebih dahulu. “Kita belum ngomongin anggaran, yang terpenting putusan pengadilan dipatuhi dulu,” kata Ade.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 463 K/TUN/2018, pihak PT. Sukaputera Graha Cemerlang (PT. SGC), sudah tidak memiliki izin atas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dikawasan Sentul City, dan harus dikembalikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini PDAM Tirta Kahuripan.

Juru Bicara PT. Sentul City, Alfian Munjani menyebut, pada prinsipnya pihak Sentul City yang diwakili oleh PT. SGC akan mematuhi hukum, namun Pemerintah Kkabupaten bogor dapat menghitung jasa PT. SGC dalam melayani air minum di Sentul City.

“Karena ada sebagian (PSU) yang tidak masuk dalam site plan, termasuk pipa sepanjang 5,7 km yang disebutkan dalam putusan pengadilan itu, nah ini kan mesti dihitung sebagai sebuah investasi,” kata Alfian kepada Tempo.
Dalam pengelolaan air minum di Perumahan Sentul City , Bogor merugikan negara sekitar Rp 24 miliar, dihitung dari 2010 hingga 2018. Pengembang PT Sentul City menjual air, yang 80 persennya berasal dari PDAM Tirta Kahuripan.

PDAM menjual air kepada PT Sentul City lebih murah daripada yang dijual pengembang kepada warga Bogor. Alasannya, PT Sentul City menanggung pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), termasuk pipa distribusi air sepanjang 15 kilometer.

Pipa air yang dibangun PT Sentul City itu wajib diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor. Dia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2012.

“Itu yang tidak diserahkan Sentul City ke Pemkab dan tidak melakukan pembayaran terhadap negara,” katanya.
Teguh berujar, PT Sentul City dan PDAM bekerjasama ihwal pasokan air bersih tahun 2005. Sejak itu, PT Sukaputera Graha Cemerlang, anak perusahaan Sentul City menagih pembayaran air, disatukan dengan tagihan biaya pengelolaan lingkungan kepada konsumen. Padahal, Bupati Bogor baru menerbitkan Izin Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM) pada tahun 2017.

Pada September 2010, misalnya, PDAM menjual air ke PT Sentul City Rp 2.200 per meter kubik, padahal tarif air PDAM untuk warga Bogor dipatok Rp 3.700. PT Sentul City menjual air itu kepada konsumennya dengan harga lebih tinggi lagi, yaitu Rp 4.200 per meter kubik.

Teguh menilai, pengelolaan air oleh PT Sentul City bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang pengelolaan Air Minum. “Swasta hanya boleh mendistribusian air baku, tidak untuk mengelola, jadi dia tidak boleh menagih ke masyarakat,” ujar Teguh (S)

LEAVE A REPLY