Jakarta, Semarak.News | Memasuki masa panen garam musim kemarau tahun 2019, sebagian besar petani garam keluhkan harga garam turun drastis. Mereka mengeluhkan karena harga garam pada musim garam tahun ini, terjun bebas hingga mendekati harga garam 10 tahun silam.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk data tunggal (single data) terkait produksi dan perdagangan garam. Tujuannya, untuk menstabilkan harga garam nasional.

Khofifah menilai impor garam yang berlebih menyebabkan ketersediaan pasokan membludak, bahkan pasokan garam 2018 ada yang belum terserap. Pada akhirnya, harga garam rakyat jadi anjlok.

Mantan Menteri Sosial itu mengatakan informasi tersebut disampaikan oleh Asosiasi Petambak Garam se-Madura saat dirinya menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas).

“Jadi bukan over supply (kelebihan pasokan) tapi karena impornya terlalu banyak. Mereka menyampaikan agar pemerintah stop impor garam industri,” katanya.Oleh sebab itu, ia menilai pemerintah perlu membentuk single data terkait garam. Data itu meliputi produksi garam nasional, kebutuhan garam nasional, dan garam yang memenuhi kriteria industri. Dengan demikian, dapat ditarik selisih garam untuk kebutuhan impor.

Ia juga menyampaikan usulan asosiasi agar pemerintah menetapkan PT Garam (Persero) sebagai buffer stock (pengaman pasokan), sehingga ada pasokan nasional. Dengan demikian, PT Garam (Persero) juga bisa bertindak sebagai stabilisator harga.

Selama ini, PT Garam (Persero) menyerap garam rakyat menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) sehingga kemampuannya terbatas.

“Maka PT Garam juga mempunyai kewajiban menyerap atas penugasan pemerintah. Itu rekomendasi asosiasi petani garam”

Terkait harga, petambak garam mengusulkan pembentukan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau harga minimum pembelian garam oleh pemerintah. Ini merupakan langkah antisipatif agar harga garam tidak anjlok.

Usulan petambak itu, lanjutnya, akan dibawa kepada rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi terbatas (rakortas) antara Khofifah, empat bupati di Provinsi Jawa Timur, PT Garam (Persero), dan Asosiasi Petambak Garam se-Madura.

“Kami akan menyampaikan kepada Kemenko Maritim supaya bisa diambil kebijakan secara nasional. Karena persoalan garam bukan hanya Jawa Timur, tapi juga Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB,” katanya.

LEAVE A REPLY