GSMA berurusan dengan Indonesia mengenai harga spektrum

Kelompok industri GSMA telah memperingatkan bahwa strategi transformasi digital Indonesia akan terhenti kecuali harga frekuensi 5G ditinjau kembali.

Analisis yang dilakukan oleh GSMA Insights memperkirakan bahwa 5G dapat kehilangan 33 persen manfaat sosial ekonomi yang diharapkan antara tahun 2024 dan 2030 jika harga pita spektrum baru mencerminkan tingkat lelang sebelumnya.

Badan penelitian tersebut mengatakan bahwa terdapat risiko sebesar Rp216 triliun ($13,8 miliar).

Dalam pernyataannya, GSMA Indonesia merekomendasikan penurunan harga spektrum agar operator dapat melakukan investasi besar dalam 5G, dengan alasan bahwa tanpa pengurangan tersebut, investasi akan menjadi rendah, yang mengakibatkan peluncuran jaringan menjadi lebih lambat, pengalaman konsumen yang buruk, dan hilangnya peluang pertumbuhan ekonomi.

Kepala GSMA untuk Asia Pasifik, Julian Gorman, berpendapat bahwa pemerintah Indonesia harus memasukkan pasokan spektrum dan harga dalam kebijakan masa depan saat mempersiapkan lelang 5G.

“Hal ini memerlukan kerangka peraturan yang dirancang dengan baik agar penawaran yang berhasil dapat memberikan pendapatan yang wajar bagi pemerintah dan mendorong pertumbuhan digital.”

Biaya spektrum tahunan untuk operator seluler di negara ini telah meningkat lebih dari lima kali lipat sejak tahun 2010 karena pembayaran lelang yang lebih tinggi dan biaya perpanjangan lisensi, perkiraan GSMA Insights.

Pertumbuhan pendapatan industri tidak dapat mengimbangi, dengan ARPU turun 48 persen, sementara biaya spektrum terus meningkat jika disesuaikan dengan inflasi.

Unit penelitian tersebut mengatakan bahwa biaya spektrum tahunan di Indonesia menyumbang 12,2 persen dari total pendapatan seluler, dibandingkan dengan rata-rata APAC sebesar 8,7 persen dan 7 persen secara global.

Indonesia bermaksud menawarkan spektrum pada pita mmWave 700MHz, 2.6GHz, 3.5GHz dan 26MHz selama dua tahun ke depan.