Solidaritas Perempuan Menggugat Pemerintah Jokowi

Kekerasan Terhadap Perempuan

Jakarta, Semarak.News – Kelompok feminim Indonesia, Solidaritas Perempuan, mengadakan konferensi pers terkait Gugatan 3 Tahun Pemerintahan Jokowi Atas Menguatnya Kekerasan Terhadap Perempuan pada Sabtu (25/11). Konferensi ini dilaksanakan di Bakoel Kopi, Cikini , Jakarta Pusat dengan menghadirkan anggota solidaritas perempuan dari seluruh Indonesia. Mereka melaksanakan konferensi ini berbarengan dengan  Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Nirasyura, seorang perwakilan dari Solidaritas Perempuan mengatakan, “poin dalam nawacita tentang perlindungan perempuan tidak tercapai sampai saat ini karena pemerintah melakukan pembiaran kekerasan terhadap perempuan”. Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi secara personal, namun “juga secara menyeluruh akibat adanya investor dan kebijakan pemerintah yang membatasi peran perempuan”, lanjutnya.

Contoh kejadiannya telah terjadi di Aceh, menurut perwakilan Perempuan Aceh Besar yakni Ratna Sary, “Keberadaan Qanun Aceh No. 5 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat juga melanggar hak asasi perempuan di mana seorang korban pemerkosaan harus mencari buktinya sendiri yang seharusnya merupakan tugas penyidik kasus. Sementara pelaku cukup melakukan sumpah palsu sebanyak empat kali sudah dapat bebas sehingga hal ini meningkatkan kasus pemerkosaan di Aceh. Sebaliknya perempuan tidak berani melapor karena terbebani aturan tersebut”. Ini merupakan tugas pemerintah untuk meluruskan peraturan ini, tapi yang terjadi adalah pembiaran belaka.

Selain itu, seorang perwakilan perempuan dari Rawa Badak, Nurhidayah mengatakan, “DKI Jakarta telah menjual pengolahan air terhadap asing dan menjual air kepada warga dengan harga tinggi dan kualitas rendah. Selain itu warga juga harus membangun saluran air sendiri ke rumahnya. Hal ini menyebabkan masyarakat menengah bawah tidak dapat menyanggupi hal tersebut sehingga membebani kaum perempuan untuk memenuhi kebutuhan air (masak, cuci, minum) sekitar 20-30rb sehari yang dibeli dari penjual air keliling”. Hal ini tidak sejalan dengan UUD 1945 No. 33 yang kurang lebih berisi tentang negara wajib menguasai segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Hal-hal di atas menunjukkan kinerja 3 tahun Joko Widodo yang tidak sesuai harapan orang banyak. Bukannya malah menyejahterakan orang banyak malah menjual sumber dayanya ke asing. Asing menikmati keuntungan, sebaliknya rakyat jelata semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan. (HW)

TINGGALKAN BALASAN