Cacat Proses Rapat, Walhi Lebih Memilih Walk Out

Warga Muara Angke yang tergabung dalam Komunitas Nelayan Tradisional (KNT) deklarasikan tolak reklamasi di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta, 16 Maret 2017. [Sumber : Tempo.co]

Jakarta, Semarak.news – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta mengambil langkah  “walk out” dari rapat pembahasan dokumen analisis tentang dampak lingkungan (amdal) reklamasi Pulau C dan D di kantor Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.

Puput, Direktur Walhi Jakarta menilai bahwa amdal yang dibuat pemerintah bersama pengembang tersebut janggal sebab reklamasi telah terlebih dulu dibuat sebelum amdal dibuat dan seharusnya pemerintah lebih tegas dalam menerapkan aturan.

Zulpriadi, manajer Program dan Kampanye Walhi Jakarta mengatakan pemerintah telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
Menurut Zulpriyadi, sidang pembahasan amdal hari ini hanya upaya legalisasi bentuk kejahatan dan kerusakan lingkungan.

Kemarin Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membahas amdal Pulau C dan D. Sejumlah pejabat dari kementerian dan ahli terlibat dalam pembahasan. Di antaranya dari KLHK, ahli dari sejumlah universitas, HNSI, dan Walhi Jakarta. Namun sidang tak berjalan lancar karena Walhi melakukan walk out.

Mereka menganggap pembahasan dokumen andal, RKL, serta RPL Reklamasi dan Pembangunan bangunan di atas Pulau C dan D belum sempurna karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Pembahasan sidang ini dianggap omong kosong dan tidak memiliki makna apa pun karena Pulau C dan D serta bangunan di atasnya telah terbangun. (GIS)

TINGGALKAN BALASAN