Negara-Negara Sengketa LCS Melunak, Indonesia?

Sengkata laut cina selatan. [Ilustrasi: zonalima]

Impian Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia terancam oleh perkembangan yang sangat pesat dari Cina. Selain ekonomi, Cina juga terus meningkatkan kapabilitas militernya diseluruh dunia, termasuk di Laut Cina Selatan (LCS). Pembangunan beberapa pulau hasil reklamasi adalah salah satu langkah konkrit Cina dalam ‘menakut-nakuti’ negara-negara Asia Tenggara yang saat ini tengah memiliki konflik LCS dengan Cina.

Laut China Selatan adalah perairan terluas di dunia diluar samudera. Total luas LCS adalah 3,5 juta km2, perairan ini sangat strategis, baik sebagai tempat pelayaran internasional maupun sebagai penyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah. Nilai pelayaran internasional yang setiap tahun melewati LCS mencapai 5 miliar dollar. Sedangkan sumber daya alam yang tersimpan di LCS berupa 17,7 miliar ton gas alam dan 13 miliar ton minyak, disamping kekayaan laut lain seperti perikanan.

Kawasan primadona ini menjadi perebutan banyak negara, sebut saja Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Vietnam, Taiwan, dan Cina sendiri. Konflik LCS sudah terjadi sejak tahun 1970-an, namun beberapa tahun terakhir kembali memanas akibat ‘agresi’ Cina yang melanggar beberapa hukum Internasional, terbaru Cina menolak mengakui hasil Permanent Court of Abitration (PCA) yang memenangkan Filipina dalam perebutan wilayah di Scarborough Shoal.

Berbagai pihak di dunia barat mengharapkan keputusan tersebut dapat meredam agresi Cina di LCS, namun respon Cina diluar harapan. Negara-negara barat hanya mampu meminta Cina untuk menghormati keputusan internasional itu tanpa mengambil tindakan konkrit untuk menekan Cina. Perilaku Cina sangat mengkhawatirkan negara-negara kecil di ASEAN. Tidak adanya tindakan dari dunia barat terhadap Cina sebenarnya cukup rasional, baik Uni Eropa maupun AS memiliki hubungan ekonomi yang sangat berharga apabila dibandingkan dengan sekedar melindungi negara kecil.

AS harus berfikir berkali-kali untuk mengambil tindakan yang dapat memperburuk hubungannya dengan Cina. Sikap AS ini membuat negara-negara sengketa LCS malah menjalin hubungan dengan Cina dengan mengesampingkan konfliknya. Filipina menggegerkan dunia saat presidennya, Rodrigo Durtete secara gambling menyatakan meninggalkan AS dan memuji Cina serta Rusia. Akhir oktober lalu, Malaysia mengikuti langkah Filipina, melalui Perdana Menterinya, Najib Razak, Malaysia menandatangani kesepakatan senilai 24 miliar USD dengan Cina.

Hubungan Filipina dan Malaysia dengan Cina menandakan takluknya kedua negara tersebut di hadapan kebesaran Cina. Mereka sepakat untuk tidak membicarakan permasalahan LCS secara multilateral, instead mereka memenuhi permintaan Cina untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara bilateral.

Takluknya Malaysia dan Filipina menjadi kemenangan diplomasi Cina dan ‘kekalahan’ AS. Brunei Darussalam tidak akan mampu menghadapi tekanan dan rayuan Cina, terlebih setelah dua negara yang memiliki nasib yang sama telah jatuh ke Cina. Sedangkan Vietnam -negara yang lebih kuat, akan terus berjuang menghadapi tekanan Cina, baik itu meminta pertolongan Jepang atau AS. Namun yang pasti, Vietnam tidak akan mengandalkan ASEAN yang sampai saat ini tidak mampu membulatkan suara terhadap Cina.

Mengamati perkembangan konflik LCS, menimbulkan satu pertanyaan; Bagaimana sikap Indonesia?

Indonesia bukan merupakan negara yang terlibat secara langsung dengan konflik LCS, namun hal itu tidak menjadikan Indonesia bebas dari gangguan Cina. Setahun terakhir, dua kali sudah kapal nelayan Cina tertangkap basah mencuri ikan di perairan Natuna. Pertama pada bulan Maret, dilakukan oleh kapal Kway Fey 10078 dan kedua pada bulan Juni silam. Pelanggaran Cina itu bukan hanya sekedar pencurian ikan, namun dapat diartikan sebagai pelanggaran batas wilayah.

Pada pencurian pertama, empat kapal perang Cina muncul ketika kapal perang TNI-AL menggiring kapal nelayan Cina ke daratan Indonesia, hal ini menyebabkan TNI-AL secara terpaksa melepaskan pencuri tersebut. Sedangkan pada pencurian kedua, TNI-AL mampu melawan tekanan kapal perang Cina dan membawa sang pencuri ke daratan Indonesia. kehadiran kapal perang Cina saat nelayannya ditangkap menandakan pemerintah Cina merestui tindakan nelayannya yang melanggar batas wilayah negara lain.

Tindakan Cina sangat mengancam kedaulatan Indonesia, Cina dapat sewaktu-waktu melebarkan klaim perairannya ke Natuna. Secara real, Indonesia tanpa dukungan barat belum mampu menghadapi klaim Cina apabila hal itu benar-benar terjadi.

Nampaknya klaim Cina terhadap Natuna tinggal menunggu waktu, pembangunan pulau hasil reklamasi Cina dapat terus dilakukan mendekati batas perairan Indonesia. Oleh sebab itu, langkah preventif dan sekaligus berani yang diambil pemerintah untuk membangun dan meningkatkan kapabilitas TNI di Natuna adalah keputusan yang paling tepat untuk saat ini.

Penguatan TNI di Natuna bukan berarti Indonesia menyatakan konflik terbuka dengan Cina. Pada kenyataannya, berkonflik dengan Cina akan merugikan Indonesia sebab proyeksi Cina yang akan melebihi kekuatan AS. Indonesia harus terus menjalin hubungan yang baik dengan Cina dan meningatkan bargaining position agar konflik di Natuna dapat dicegah sejak dini dan tidak mengganggu kedaulatan maritime Nusantara.

Penulis: Noviandy (Pengamat Kemaritiman)

TINGGALKAN BALASAN