Kuala Lumpur-Semarak.news. Sejumlah 43 miliar ringgit (Rp 132 triliun) digelontorkan untuk membangun ulang Pelabuhan Klang. Hal bagi Malaysia adalah salah satu usaha untuk menyaingi Singapura sebagai pelabuhan terbesar di wilayah Selat Malaka. Namun banyak pertanyaan muncul dari kalangan pengusaha terkait perlunya pelebaran pelabuhan dan apakah China tertarik dalam perkembangan strategis di Selat Malaka.

Faktanya, hingga saat ini mobilisasi perekonomian China kebanyakan melewati Selat Malaka. Tetapi ini juga menjadi dilema karena untuk melewati Selat Malaka China memerlukan 80% dari bahan bakar kapal. Perkataan senada pun pernah terlontar dari bibir mantan Presiden China, Hu Jintao, 13 tahun silam—2003—“ini adalah dilema di Selat Malaka.”

“Terdapat elemen strategis di Selat Malaka yaitu ekonomi. Bermula dari ekonomi mampu bergerak ke dunia perkapalan karena China lah yang akan bertanggung jawab atas keamanan perjalanan kapal-kapal komersial.” Tutur Johan Saravanamuttu, Profesor Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial, Universiti Sains Malaysia.

Pihak berwenang Malaysia mengatakan bahwa rencana ini adalah usaha perombakan Melaka Gateway melalui program KAJ Developments dan PowerChina Internasional. Perombakan tersebut dan memakan biaya sebesar 30 miliar ringgit (Rp 148 triliun) untuk merekondisi pesisir Selat Malaka. Program diperkirakan selesai pada 2025 dan pelabuhan laut dalam akan selesai sebelum 2019. Pemerintah Malaysia sendiri berharap dapat menyandarkan 100.000 kapal, khususnya kapal-kapal China yang melewati Selat Malaka.

Pembangunan pelabuhan ini cukup beralasan mengingat Klang, pelabuhan utama di Malaysia akan padat pada 2020. Namun hal ini disangkal oleh Litbang Bank Dunia di mana rencana pembangunan pelabuhan baru itu sia-sia. Pelabuhan Klang masih sanggup untuk menampung kapal hingga 2020.

Janggal

“Ada hal yang tidak logis dengan kerja sama ini, banyak kecurigaan yang mengarah pada kegiatan militer ketimbang komersial,” pungkas salah seorang pengguna jasa kepada The Strait Times.

Semenjak September tahun lalu Angkatan Laut China sudah berada di sekitar perairan Malaysia. Mereka mendapatkan akses hingga Kota Kinabalu, bahkan bisa memasuki area konflik di Kepulauan Spartly. Mereka berdalih bahwa kegiatan yang dilakukan adalah salah satu upaya diplomasi terhadap wilayah konflik.

Usaha-usaha China untuk memenangkan area sengketa semakin terlihat jelas. Proyek jalur pipa di Pakistan, Myanmar, dan Eropa Timur adalah beberapa diantaranya. “Jika China menarik investasinya, maka Malaysia tidak akan memiliki pelabuhan yang memadai. Padahal, pengguna jasa lebih memilih mengirimkan barang melalui jalur darat ketimbang laut karena lebih efisien.”

Meski kritik mulai bermunculan, khususnya ketika Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak melakukan layatan ke Beijing. Malaysia mengutang 55 miliar ringgit (Rp 169 triliun) untuk pembangunan jalur kereta yang menghubungkan Pelabuhan Klang di barat dengan Pelabuhan Kuantan di Pahang, termasuk Trengganu dan Kelantan.

Seharunya alarm Indonesia sudah berbunyi dengan kejanggalan ini. Bisa saja Malaysia berkedok ingin mengalahkan Singapura di Selat Malaka. Tetapi harinya China dalam investasi ini, termasuk usahanya untuk mendekati wilayah sengketa, Laut Cina perlu dipertimbangkan. (DZR)

TINGGALKAN BALASAN