Peluncuran Buku Ekonomi Politik Kesehatan Indonesia, Sebuah Terobosan Bagi Kebijakan Kesehatan Indonesia.

Berturut-turut dari kiri, moderator, Pitres Sombowadile, Aditya Moha, Taufiq Pasiak, dan Fachmi Idris. [Foto: Semarak.news]

Manado, Semarak.news – Buku berjudul “Ekonomi Politik Kesehatan Indonesia” (Refleksi Pemikiran dan Kebijakan Kesehatan), karya Aditya Anugrah Moha (ADM) S.Ked, MM, Anggota Komisi IX DPR-RI, sukses diterbitkan di Toko Buku Gramedia Manado, Kamis (10/11).

Sampul depan buku karya ADM yang baru saja diterbitkan. [Foto: Semarak.news]
Sampul depan buku karya ADM yang baru saja diterbitkan. [Foto: Semarak.news]
Peluncuran tersebut sekaligus bedah buku yang menghadirkan Prof Dr dr Fachmi Idris M.Kes, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan DR dr Taufiq Pasiak MPdI, M.Kes, Akademisi Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi sebagai narasumber.

Turut hadir pula Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut,Dr Grace Punuh, M.Kes, yang mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Sulut, Dra Hj. Marlina Moha Siahaan, Wakil Walikota Kotamobagu, Drs Hi Jainudin Damopolii, Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional X, dr.I Made Puja Jayasa.

“Buku ini merupakan paradigma baru dalam pelayanan kesehatan. Meski kini kasus atau cerita mengenai orang miskin yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan sudah menyurut, diantaranya berkat adanya program BPJS, namun kualitas pelayanan kesehatan kita harus diakui banyak yang timpang dan penuh carut marut di sana-sini,’’ Ujar ADM dalam sambutannya.

Narasumber Dr Taufiq Pasiak mengapresiasi peluncuran buku yang memiliki sudut pandang kesehatan yang baru dengan menggunakan tiga dimensi sekaligus. “Buku tersebut merupakan terobosan baru dalam bidang kesehatan, dengan menggunakan tiga bidang yaitu ekonomi, kesehatan, dan politik. Selama ini kita mengenal ekonomi kesehatan, atau kesehatan saja, nah Aditya Moha ini mengulas kesehatan dari tiga sudut, sehingga dia lebih komprehensif.”

Selain itu, narasumber lainnya, Fachmi Idris sangat mengapresiasi buku karya ADM, “Ini buku sangat menarik. Membuatnya jadi sangat menarik karena mengangkat tiga irisan yakni Ekonomi, Politik dan Kesehatan. Beliau (Aditya Anugrah Moha, red) bahkan membuat frasa baru berupa gagasan yang disebutnya Swasembada Kesehatan. Selama ini kita masyarakat Indonesia sudah sering  mendengar Swasembada Pangan, Kedaulatan Kesehatan dan sebagainya. Tapi Swasembada Kesehatan baru kali ini saya temukan di buku (ADM) dan ini gagasan orisinil beliau (ADM) . Luar biasa’’

Aditya Moha (kiri) dan Fachmi Idris (kanan) saat berfoto bersama. [Foto: Semarak.news]
Aditya Moha (kiri) dan Fachmi Idris (kanan) saat berfoto bersama. [Foto: Semarak.news]
ADM yang saat ini aktif menjadi anggota DPR-RI  Komisi IX periode 2014-2019 juga pernah menjadi anggota Panitia Kerja (Panja) Tax Amnesty dan Panja BPJS, sehingga buku tersebut dapat menjadi suatu evaluasi bagi Program BPJS yang telah berjalan satu tahun dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal tersebut disambut baik oleh Kepala Divisi Regional X BPJS dalam sesi tanya jawab, “Kedepannya BPJS Kesehatan tidak akan menggunakan sistem kluster lagi, seperti yang digunakan saat ini, sehingga setiap orang akan mendapatkan pelayanan yang sama” Ujar Made Puja sebagai narasumber menggantikan Fachmi Idris yang terpaksa meninggalkan ruangan terlebih dahulu.

Menanggapi aksi 411 lalu di Jakarta, ADM yang juga tergabung dalam keanggotaan KAHMI (Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam) mengatakan bahwa Pemerintah harus lebih bijak dalam menyikapi aksi 411 tersebut.

“Pemerintah harus bijak, karena tentu aksi demo kemarin itu tidak serta merta, selain itu tentu apabila kita telisik dan dicek betul provokasinya dari mana, karena ada banyak selintiran dan olah TKP bahwa itu (provokator) bukanlah kader HMI, tetapi kebetulan ada dalam rombongan HMI yang membawa panji atribut HMI. Oleh karena itu, Pemerintah harus betul-betul objektif dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, hukum harus di kedepankan apabila tidak bersalah tolong segera dibebaskan dan apabila bersalah agar diproses yang seadil-adilnya dan sebaik-baiknya, sehingga tidak akan ada interpretasi bahwa HMI biang kerusuhan karena KAHMI sendiri merupakan bagian dari HMI itu sendiri.” Ujar ADM ketika ditemui setelah kegiatan peluncuran bukunya di Gramedia Manado. [MF]

TINGGALKAN BALASAN