Disperindag Sumut: Penyelewengan Pupuk Subsidi Mayoritas oleh Pengecer

Medan, Semarak.news – “Penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar dilakukan oleh pengecer sebagai lini ke-3 dalam pola distribusi pupuk” kata Kepala Seksi Pengadaan dan Penyaluran Informasi Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, Azrai Ridho Hanafian, SE, M.Si ketika dijumpai wartawan di ruangannya (28/9).

Azrai menyebutkan terdapat beberapa daerah yang pernah ia dan timnya pergoki terdapat penyelewengan. “Selama saya menjabat dan bertugas menjadi saksi dalam penindakan para penyeleweng ini, saya pernah mendapati di daerah Kab. Dairi, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Labuhan Batu, dan Kota Binjai. Penyelewengan pupuk bersubsidi yang terakhir dilakukan oleh pengecer di Kab. Langkat di daerah perbatasan Kota Binjai dan Kab. Langkat dengan menjual pupuk bersubsidi untuk kelompok petani Kota Binjai karena stock di toko tersebut tidak dibeli oleh kelompok petani Kab. Langkat dengan tuntutan balik modal”, jelasnya.

“Bentuk penyelewengannya bisa berupa penjualan pupuk subsidi ke petani di luar daftar Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), adanya petani yang membeli pupuk bersubsidi di toko pengecer kemudian menjualnya lagi dengan mengganti karung pupuk menjadi pupuk non-subsidi sehingga mnedapat harga jual yang lebih tinggi, penjualan pupuk subsidi yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sesuai Peraturan Menteri Pertanian No.30/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi dengan alasan tambahan biaya transportasi, dan sebagainya”.

Dirinya menjelaskan bahwa sebenarnya penjualan pupuk bersubsidi oleh pengecer ke kelompok petani yang tinggal di wilayah lain di luar RDKK diperbolehkan dengan ketentuan pengecer harus mengajukan surat permohonan ke Dinas Perindustrian dan Perdagagan Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa stock pupuk yang tersedia tidak didistribusikan kepada kelompok tani sesuai dengan RDKK beserta penyebabnya. Dan di daerah tujuan distrbusi juga harus menyertakan surat permohonan dari pengusaha/toko pengecer kepada kabupatennya untuk menerima pupuk dari daerah asal. Namun jika tidak ada pelaporan, maka pelaku akan ditangkap dan diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha setelah 2 kali diberikan teguran.

Azrai menambahkan, penyebab terjadinya penyelewengan juga dapat disebabkan oleh penyusunan RDKK yang kurang objektif. Kelemahan dari proses distribusi pupuk distribusi adalah kelalaian dalam penyusunan RDKK dalam proses pencatatan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan kelompok petani suatu daerah dalam RDKK.

Sejauh ini, pengawasan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara sangatlah tinggi dan ketat, jadi sekalipun ada pelanggaran, tetap dapat termonitor dan segera ditindaklanjuti. “Sejauh ini karena tingginya pengawasan, sedikit adanya kemungkinan mafia pupuk berani beraksi. Karena Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara selalu mengawasi distiribusi pupuk bersubsidi. Jadi, mereka (mafia) tidak berani.” (FZ)

TINGGALKAN BALASAN