Massa serikat buruh dari berbagai elemen mendatangi PTUN Tanjungpinang, Sekupang [Foto: Ronny/Semarak.News]

Batam, Semarak.News – Gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Batam terhadap Gubernur dan Buruh terkait pengesahan nominal Upah Minimum Sektoral (UMS) Kota Batam yang telah disepakati sebelumnya. Dalam sidang pembahasan UMS sebelumnya, pihak APINDO tidak mengirimkan perwakilannya untuk membahas nominal UMS. Dalam tata aturannya, setiap pembahasan UMS, peserta yang tidak hadir wajib menaati dan mematuhi kesepakatan hasil sidang pembahasan UMS. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ketua Pangkorda FSPMI, Suprapto kepada wartawan usai sidang di PTUN Tanjungpinang, Sekupang. “Kami para buruh menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak APINDO terkait UMS, walaupun APINDO tidak hadir, tapi dalam tata tertibnya, pihak yang tidak hadir harus tetap menaati dan menerima hasil sidang pembahasan UMS”, ujarnya.

Dalam sidang hari ini, agenda yang dilakukan adalah pembacaan duplik oleh para intervensi yang berjumlah 8 diantaranya, FSPMI, K-SPSI, dan SBSI. Dalam sidang pembacaan duplik tersebut, para buruh sepakat menolak gugatan APINDO terkait UMS terhadap Gubernur dan Buruh. Menurut mereka, dalam kasus persidangan tersebut, seharusnya yang digugat bukan hanya Gubernur tetapi juga Walikota, karena pembahasan UMS pada tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Walikota Batam yang selanjutnya diajukan kepada Gubernur serta PTUN dinilai tidak tegas dan ceroboh dalam menangani kasus tersebut.

Acara sidang dikawal oleh sekitar seratus orang dari berbagai serikat buruh yang pada awalnya akan melakukan demo, namun hal ini dinilai tidak perlu karena masih dalam tahap pembacaan duplik. Selain alasan tersebut, sedikitnya massa yang hadir dikarenakan massa dipersiapkan untuk demo besok hari di Pemko Batam. Sidang selanjutnya akan diselenggarakan pada 5 Oktober 2016 dengan agenda pembuktian dan serikat buruh akan menambah massa pada sidang selanjutnya. (RDN)

TINGGALKAN BALASAN