Tuduhan di balik Pencekalan “HRS”

Keberadaan tokoh Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali mencuat dalam berbagai cuitan dan pembahasan terkait dengan pemberitaan adanya pencekalan oleh pemerintah Arab Saudi. Dikabarkan bahwa HRS dilarang melakukan penerbangan dari Arab ke Malaysia untuk mengurus keperluan desertasinya. Namun, belum ada pihak atau sumber yang valid dan dipercaya keabsahannya dalam menjelaskan kronologi maupun alasan pencekalan tersebut.

Beberapa waktu lalu, kubu HRS melalui beberapa tokoh FPI secara sepihak langsung mengklaim perlakuan tersebut disebabkan adanya intervensi dari pemerintah Indonesia. Mereka mengungkapkan bahwa pergerakan dan mobilitas HRS di Arab Saudi semakin dibatasi serta selalu diawasi setelah kunjungan dari beberapa tokoh nasional, seperti Prabowo dan Amien Rais. Spekulasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan langkah yang diambil oleh Tim Advokasi Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dan beberapa tokoh FPI untuk melaporkan indikasi tersebut kepada DPR. Pengaduan tersebut langsung mendapatkan respon dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon yang menyatakan akan segera mengirim surat kepada Kepala BIN, Kapolri, dan Menlu untuk mengklarifikasi terkait kejadian pencekalan yang dilakukan Arab Saudi terhadap HRS.

Terlepas benar atau tidak terkait adanya tuduhan peningkatan pengawasan terhadap HRS yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi, pada dasarnya menjadi hak mendasar bagi suatu negara sebagai tindakan atau kebijakan keamanan di wilayah hukum negaranya. Terlebih dengan statusnya sebagai warga negara asing yang pada saat itu juga sedang memiliki kasus hukum di negara asalnya Indonesia (sebelum diterbitkannya SP3), tentunya menjadi hal yang wajar dan kewenangan mutlak bagi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan batasan atau paling tidak pengawasan terhadap HRS.

Jadi, sangat tidak logis apabila isu pencekalan rencana penerbangan HRS ke Malaysia dikaitkan dengan indikasi intervensi yang dilakukan oleh Indonesia terhadap Arab Saudi. Dalam perjalanan kasus HRS, justru pemerintah Indonesia selalu menantikan kepulangan HRS agar mau menyelesaikan persoalan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osama al-Shuaibi, memberikan konfirmasi bahwa langkah pencegahan penerbangan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah Arab Saudi dalam menjaga keselamatan dan keamanan HRS. Tidak ada yang perlu dipersoalkan dan dipermasalahkan, bahkan tidak ada pelarangan secara khusus bagi HRS untuk melakukan perjalanan kemananpun, karena pemerintah Arab Saudi menilai tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh HRS.

Langkah Wakil Ketua DPR yang menuntut adanya penjelasan dari pemerintah Indonesia, baik melalui BIN, Kemenlu, maupun Polri merupakan langkah yang tidak bijak dan kurang cermat. Kewenangan dalam melakukan berbagai tindakan, termasuk pencekalan WNA di sebuah negara merupakan kewenangan sebagai bentuk kedaulatan negara tersebut. Dalam kata lain, berarti ada penilaian tersendiri dari suatu negara terhadap personal atau kelompok tertentu, sehingga dilakukan tindakan pencekalan. Penilaian seperti apakah itu, khususnya mengenai pencekalan HRS, tentu pemerintah Arab Saudi yang berhak menjawabnya.

TINGGALKAN BALASAN