Ternyata, Banyak Organisasi Kontroversial Dunia Berbasis di Belanda

Penulis: Dibyo W.

Foto: kompas.com

Selama ini, banyak negara “direpotkan” oleh pergerakan/perlawanan organisasi-organisasi kontroversial yang berseberangan dengan pemerintah setempat. Meski keberadaan mereka telah dilarang, bahkan dianggap sebagai teroris, tidak berarti pemerintah setempat bisa mematikan/menghilangkan pergerakan mereka. Hal ini dikarenakan mereka masih dapat melakukan pergerakan dan menyusun kekuatan di negara lain, dan menjadikan negara itu sebagai basis pergerakannya, seperti di Belanda.

Sebagaimana dilansir oleh Skh. De Telegraaf edisi 29 September 2018 yang mempublikasikan reportase berjudul “Tolerantie : Nederland populair vestigingland voor ‘omstreden organisates waar een vlekje aan kleeft” mengenai perkembangan organisasi-organisasi kontroversial di beberapa negara yang berada di Belanda. Adapun organisasi-organisasi tersebut adalah PKK Kurdi, DHKP/C, Hizbullah (Turki); Arab Struggle Movement for the Liberation of Al-Ahvaz/ASMLA, Mujahidin-e-Khalg/MEK (Iran); Pemerintah di pengasingan Republik Maluku Selatan/RMS (Indonesia); Hamas, Al Aqsa Foundation (Palestina); Macan Tamil (Sri Lanka); dan Yayasan Front Demokrasi Nasional (Filipina). Dalam kesempatan itu, De Telegraaf mewawancarai beberapa nara sumber, diantaranya Jelle van Buuren (pakar terorisme), Erik Jan Zurcher (profesor budaya Turki), Ronald Sandee (mantan analis intelijen), dan Badan Intelijen Belanda (AIVD).

Hal ini tentunya menjadi perhatian media dan publik Belanda pasca tuduhan Iran bahwa Belanda memberikan perlindungan terhadap Gerakan Perjuangan Pembebasan Al Ahvaz (ASMLA), sebuah organisasi yang dikategorikan sebagai organisasi teroris di Iran yang memiliki kantor di Delft, Belanda. Dalam investigasinya, De Telegraaf juga menunjukkan bahwa beberapa organisasi kontroversial tersebut juga memiliki kantor di Belanda meskipun mereka pada umumnya tidak secara terang-terangan menunjukkan eksistensinya dan cenderung bersifat anonim dengan hanya ditandai simbol tertentu, seperti bendera di dalam kantornya.

Dicantumkannya RMS dalam publikasi tersebut rupanya tidak terlepas dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemuda Maluku di Belanda, saat terjadinya insiden pembajakan kereta api di De Punt pada 1977. Peristiwa itu mengakibatkan enam pembajak dan dua orang penumpang tewas ketika tim marinir Belanda mencoba menghentikan aksi dengan menggunakan senjata api. Sementara itu, Free West Papua Campaign Belanda (FWPC-NL) yang merupakan underbouw OPM dan dimotori Oridek Ap tidak dimasukkan sebagai salah satu organisasi yang diulas De Telegraaf. Hal ini bisa berarti bahwa eksistensi FWPC-NL belum/kurang dianggap sebagai sebuah organisasi kontroversial di Belanda. Meski organisasi ini sering melakukan kampanye negatif terhadap pemerintah Indonesia melalui media sosial dengan “memelintir” kemajuan pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Dari hasil reportase itu, para narasumber menilai bahwa masyarakat Belanda yang toleran dan aparat keamanan yang kurang ketat melakukan pengecekan terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat merupakan faktor-faktor yang berperan dalam menumbuhsuburkan organisasi-organisasi kontroversial di Belanda. Di samping itu, organisasi-organisasi yang pada umumnya merupakan organisasi perlawanan tersebut merasa aman di Belanda, karena sikap Pemerintah Belanda yang cenderung melakukan pembiaran. Di sisi lain, hal tersebut dapat dimaknai sebagai bahan bargaining power Belanda yang dapat memanfaatkan keberadaan mereka sebagai proxy dalam hubungan bilateral dengan negara-negara mitra, termasuk Indonesia.

Keberadaan organisasi-organisasi kontroversial itu dapat menjadi ancaman keamanan di dalam negeri Belanda. Sehingga negara itu perlu terus memantau dan mendalami keberadaan mereka agar tidak menjadi organisasi bawah tanah. Selain itu, keberadaan mereka juga dapat menjadi salah satu faktor yang mengganggu hubungan Belanda dengan negara-negara mitra dan memicu tudingan bahwa Belanda sengaja “melindungi” keberadaan mereka, yang sewaktu-waktu dapat “dimainkan” untuk menaikkan posisi tawarnya.

Penulis: Dibyo W.

TINGGALKAN BALASAN