Terjerat Korupsi, 42 PNS di Bali Dipecat

I Ketut LIhadnyana saat saat Sosialisasi Kebijakan Kerjasama Antar Pemerintah Desa Kabupaten/Kota di Denpasar (sumber : posbali.id)

Denpasar, Semarak.News – lima pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemprov Bali direkomendasikan untuk dipecat, karena menjadi terpidana korupsi dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan PNS lingkup Pemkab/Pemkot se-Bali yang direkomendasikan untuk dipecat dikarenakan kasus serupa, mecapai 37 orang.

Keputusan untuk pemecatan PNS yang terpidana korupsi tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ditandatangani Mendagri Tjahjo Kumolo, Mempan-RB Syafrudin, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. SKB 3 Menteri –KPK tersebut dengan nomor 182/6597/Sj, Nomor 15/Tahun/ 2018, Nomor 153/Kep 2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kerena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Sendangkan dalam MOU KPK dan Badan Kepegwaian Negara (BKN) dengan nomor K26-30/V55-5/99 tentang koordinasi bersama terkait pengawasan kepegawaian, disebutkan aparatur sipil negara yang telah ditetapkan bersalah lakukan tindak pidana korupsi berdasarkan keputusan pengadialm berkekuatan hukum tetap, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat. Maka, selain dipecat, yang bersangkutan juga tidak menerima hak-hak pensiun.

“Ya, memang ada SKB 3 Menteri-KPK tersebut. Kami akan segera tindaklanjuti. Karena kalau pejabat di daerah tidak melaksanakan SKB 3 Menteri-KPK ini juga ada sanksinya. Pejabat yang dimaksud itu pembina kepegawaian yakni Gubernur untuk tingkat Provinsi, serta Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/kota”, ujar I Ketut Lihadnyana selaku PLT kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali.

Namun yang disayangkan PNS terpidana korupsi di Pemprov Bali maupun di lingkup Pemkab/Pemprov ini masih ada yang bertugas, walaupun mereka sudah divonis pengadilan. Hal itu dikarenakan ada yang memang tidak diberhentikan oleh kepala daerah karena masa hukumannya ringan, ada pula yang masih dalam tahap banding.

“Tapi sudah kami sisir dan data nama nama mereka. Ini perintah SKB 3 Menteri-KPK. Di Pemprov Bali ada 5 PNS yang harus dipecat, sementara di Pemkab/Pemkot se-Bali ada 35 PNS. Datanya, para bupati/Walikota yang tahu” tambah Lihadnyana birokrat asal buleleng ini.

SKB 3 Menteri-KPK ini memang merupakan langkah yang tepat, dan ampuh dalam memberantas korupsi karena tidak akan memberikan ampun dan toleransi bagi PNS nakal meskipun tidak ada kerugian negara. Hal itu dikarenakan para PNS itu tidak amanah dan meyalahgunakan jabatannya.(WA)

TINGGALKAN BALASAN