PLN Indonesia merencanakan arah menuju energi berkelanjutan dengan peningkatan sebesar 32GW

JAKARTA (ANN/THE JAKARTA POST) – Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Darmawan Prasodjo pada hari Rabu mengumumkan rencana ambisius untuk menambah kapasitas energi terbarukan sebesar 32 gigawatt (GW) pada infrastruktur mereka.

Selain itu, mereka bermaksud melakukan investasi besar pada sistem jaringan listrik yang mampu memfasilitasi integrasi berbagai sumber energi terbarukan.

Proyek ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara, yang menghasilkan separuh listrik di Indonesia, dan mempercepat penerapan energi terbarukan.

PLN sedang merevisi rencana induk pasokan listriknya untuk memasukkan lebih banyak energi terbarukan, kata kepala eksekutif.

Berdasarkan rencana saat ini untuk tahun 2021-2030, perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas listrik dari sumber energi terbarukan sebesar 20,9GW, atau 51 persen dari total kapasitas pembangkit listrik tambahan baru pada periode tersebut.

“Dengan percepatan pengembangan energi terbarukan ini, 75 persen dari kapasitas pembangkit tambahan kami akan menggunakan energi terbarukan dan 25 persen akan berbasis gas,” kata Dharmawan kepada wartawan di sela-sela ASEAN Indo-Pacific Forum.

Darmawan tidak merinci bagaimana perubahan yang direncanakan akan berdampak pada bauran sumber listrik di Indonesia.

Saat ini, 14 persen listrik dihasilkan dari sumber energi terbarukan. Perusahaan juga berencana merenovasi jaringan listriknya untuk menghubungkan energi terbarukan ke jaringan listriknya, sehingga PLN dapat meningkatkan daya variabel dari sumber terbarukan menjadi 28GW dari 5GW saat ini, tambahnya.

Indonesia berharap dana yang dijanjikan dalam Transisi Energi Berkeadilan (JETP) akan membantu mendanai rencana pemasangan jaringan listrik PLN, kata Menteri Kabinet Senior Indonesia Luhut Bandijaitan pada acara terpisah pada hari Rabu.

Wakil Presiden AS Kamala Harris membahas JETP Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo pada pertemuan regional ASEAN pada hari Rabu.

Tantangan dan penundaan yang dihadapi oleh program investasi JETP di Indonesia merupakan salah satu isu utama yang dibahas pada forum bisnis yang diadakan di sela-sela KTT tersebut.

Fabby Tumiwa, direktur eksekutif Lembaga Reformasi Pelayanan Esensial Indonesia dan bagian dari gugus tugas JETP, mengatakan bahwa Indonesia perlu merombak kebijakan tarif listriknya untuk mengadopsi energi terbarukan secara luas.

Sementara itu, pemerintah telah merevisi peraturan kandungan lokal untuk panel surya untuk mendorong lebih banyak investasi, kata pejabat Rachmat Khaimuddin. Di Indonesia, 60 persen komponen panel surya harus diproduksi di dalam negeri.

Persyaratan ini telah diundur ke tahun 2025, menurut peraturan pemerintah yang diumumkan minggu ini. Masalahnya, Indonesia tidak punya cukup industri untuk mendukungnya, kata Rachmat. “Pada tahun 2025, kita sudah memiliki industri tersebut dan mampu menangani 60 persen konten lokal.”