Massa gabungan dalam SAMPAR berorasi dalam refleksi Hari Pahlawan di Lapangan Salero, Kota Ternate, Sabtu (10/11/2018) [Foto: Jalu Y.]

Ternate, Semarak.news-Hujan mengguyur Lapangan Salero, Kota Ternate, tetapi tidak cukup untuk memadamkan api semangat mahasiswa. Solidaritas Aksi Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat (SAMPAR) menyuarakan agar pada 2019, pemerintah harus  memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat dan menyetop perkebunan sawit di Maluku Utara, Sabtu (10/11/2018).

Refleksi yang didominasi massa berbaju merah tersebut diprakarsai oleh tiga buah organisasi gabungan. Mereka berasal Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) dari beberapa perguruan tinggi di Kota Ternate, diantaranya Universitas Khairun, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), STIKES Ternate. Sementara itu Aksi Perempuan Indonesia (API Kartini), dan Persatuan Mahasiswa Kristen Wasile (PMKW).

Walaupun hujan masih membasahi aspal, orasi-orasi melalui megaphone mulai terdegar. Mereka menuntut pemerintah untuk segera mencabut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Sispenas). Seruan tersebut muncul akibat pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan esensi pendidikan dalam cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945.

“Kita menuntut pemerintah menyelenggarakan pendidikan gratis, merata, dan demokratis. Jangan sampai dikuasai oleh pihak yang tidak berperikemanusiaan.” terang Koordinator aksi Guntur Yasir saat diwawancarai wartawan Semarak ditengah hujan.

Pada hari pahlawan ke-73, mereka juga menuntut pengahapusan perusahaan kelapa sawit di Kec. Wasile, Kab. Halmahera Timur. Sejauh ini, hadirnya perusahaan kelapa sawit dinilai berdampak pada menurunnya hasil produksi varietas kelapa dalam rennel (DRL).

“Kelapa sawit bukan solusi untuk kesejahteraan Maluku Utara. Harga komoditas kelapa dalam terus menurun sementara harga kebutuhan bahan pokok terus meningkat,” keluh Guntuh.

“Sejauh ini DPRD Provinsi Malut masih belum merespon.”

Guntur

Kami sudah menawarkan alternatif kepada pemerintah, terang Guntur, tetapi belum ada respon positif. Sejauh ini DPRD Provinsi Malut belum merealisasi pembuatan perda yang mengatur tentang  harga kebutuhan bahan pokok.

“Bila tuntutan kami belum terpehuni, maka kami akan melakukan aksi yang lebih besar.” Pungkas Guntur. (MDZ)

TINGGALKAN BALASAN