Kalabahi, Semarak.News | DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Alor mempertanyakan perkembangan kasus sengketa Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Eka Jaya – Pantar Tengah. Kasus tersebut sedang dalam penanganan Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dinas PMD dan Asisten I Setda Alor namun tak kunjung selesai.

GMNI geram atas sikap Pemda Alor yang terkesan tidak serius menyelesaikan kasus tersebut. Padahal, kesepakatan dialog pada 22 Oktober 2019 lalu, saat GMNI melakukan aksi unjuk rasa, pihak Dinas PMD dan Asisten I Amirullah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan aksi GMNI.

Ketua GMNI Cabang Alor Seprianus Oko menyatakan, sengketa Pilkades sampai saat ini masih bergulir tanpa kepastian. Dia mengatakan, ada dugaan kecurangan dalam Pilkades Eka Jaya pada Pilkades Serentak Juli 2019 lalu. Kecurangan ini menyalahi Perda Nomor 1 Tahun 2015 dan Perda Nomor 5 Tahun 2018.

Kecurangan tersebut yaitu panitia tidak sediakan daftar hadir. Ditemukannya DPT yang tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada transpransi DPT oleh panitia. Diduga ada saksi dari salah satu calon kepala desa yang diketahui masih berusia dibawah 17 tahun tetapi ditetapkan sebagai DPT.

“Selain itu, masyarakat yang namanya tidak tertulis dalam DPT, tetapi ikut memilih. Ada satu pemilih yang membawa 2 surat suara bahkan sudah hampir dimasukan ke kotak suara,” tandas Oko melalui pesan WhatsApp yang diterima wartawan, (10/11/19).

Ketua GMNI Cabang Alor Seprianus Oko

Menurutnya, kasus ini sudah berulangkali diadukan ke Pemda Alor namun tidak ada tindaklanjuti. “Sudah ada kesepakatan dialog Pemda dan DPRD untuk menyelesaikan kasus sengketa ini. GMNI berdialog dengan Pemda dan DPRD waktu gelar aksi unjuk rasa,” tegas Ketua GMNI.

Ia meminta Asisten I Amirullah mundur dari jabatannya jika tidak mampu memfasilitasi penyelesaian kasus tersebut. Ia menegaskan, ini masalah serius yang harus diselesaikan agar tidak terjadi konflik sosial di masyarakat. “Sebagai Asisten berkewajiban menangani hal ini. Masalah ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut keadilan dan ketenangan masyarakat jadi harus di selesaikan dengan serius dan pertimbangan yang baik. Jadikalau tidak mampu menyelesaikan ya mundur saja dari jabatan,” tegas Oko. *(Joka)

LEAVE A REPLY