MENUJU PILKADA SERENTAK 2018 PROVINSI MALUKU YANG AMAN

MENUJU PILKADA SERENTAK 2018 PROVINSI MALUKU YANG AMAN

Dua Model Pemilihan Umum sejak Indonesia Merdeka 70 tahun lalu sudah diterapkan di negeri ini. Dari model pemilihan langsung oleh rakyat sampai kepada model Presiden dan Kepala Daerah dipilih oleh perwakilan rakyat di Lembaga Legislatif.  Kedua model itu ada baik buruknya ditinjau dari sisi seberapa jauh  aspirasi rakyat bisa  tersalurkan secara murni. Kini dinamika demokrasi menggeliat ketika timbul gagasan melaksanakan Pilkada Serentak.  Ide ini disambut baik oleh berbagai pihak yang berkepentingan terkait upaya “menguasai” pemerintahan daerah di seluruh nusantara.

KPU RI sudah menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 yaitu pada 27 Juni 2018. Rencananya, ada 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018. Dari 171 daerah tersebut, ada 17 Provinsi, 39 Kota, dan 115 Kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa Provinsi, Kab/Kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2018 di wilayah Maluku diantanya Pilkada Gubernur, Pilkada Kota Tual dan Pilkada Kab. Maluku Tenggara. Salah satu wilayah yang memiliki kerawanan pilkada berada di Provinsi Maluku. Angka kerawanan pilkada yang tinggi antara lain berkaitan dengan penyelenggaran, khususnya integritas dan profesionalitas penyelenggaraannya. Salah satu penyebab cukup tingginya kerawanan Pilkada Serentak di Prov. Maluku 0079aitu eksistensi Ir. Said Assagaff (Petahana/Gubernur Maluku) yang kemungkinan diusung Partai Golkar (6 kursi), Demokrat (6 kursi), PKS (belum memberikan konfirmasi). Hasil survey elektabilitas oleh Indo Barometer untuk Ir. Said Assagaff mencapai 43,6 %.

Berdasarkan porsi jumlah pemeluk agama Islam dan Kristen di 11 Kab/Kota di Prov. Maluku yang mengikuti Pilkada, adalah wilayah yang rawan terhadap pemanfaatan isu SARA dalam tiap tahapan Pilkada, terutama setelah penetapan Calkada oleh KPU. Dengan sejarah daerah yang pernah mengalami konflik SARA, isu agama dapat dijadikan black campaign oleh oknum lawan politiknya untuk membentuk opini negatif di kelompok masyarakat dan mudah memicu provokasi antar kelompok.

Ancaman untuk menggagalkan Pilkada harus dideteksi sejak dini. Pelaku yang mungkin mempunyai niat ini adalah orang atau pihak yang tidak setuju dengan sistem demokrasi atau pihak yang akan terganggu dengan pilkada yang sedang berlangsung. Kelompok-kelompok anti demokrasi atau pihak yang tidak bisa atau tidak terwakili untuk bertanding mempunyai kemungkinan untuk melakukan ancaman agar pilkada tidak terjadi.

Untuk menghindari ancaman yang mengganggu jalannya Pilkada Serentak di Prov. Maluku, maka peran aktif KPU dan Panwas Maluku sangat diharapkan. Sudah seharusnya KPU dan Panwas harus menjaga integritas dan kemandiriannya, mengedepankan bebas nilai dan tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Sebagai penyelenggara maupun pengawas independen, maka KPU dan Panwas harus memiliki standar operasional kinerja yang jauh dari kolusi dan nepotisme. Untuk memperkecil indeks kerawanan pilkada, KPU dan Panwas harus mengedepankan kode etik penyelenggara tentang netralitas, asas kemandirian, jujur, adil dan profesionalisme kerja pada Pilkada Serentak 2018 mendatang.

Potensi ancaman berikutnya adalah yang dilakukan oleh orang atau pihak yang tidak puas terhadap hasil pilkada. Pihak-pihak yang kalah tentu mempunyai potensi besar untuk melakukan ancaman terhadap penyelanggaraan pilkada. Mereka bisa melakukan kekerasan atau kerusuhan atas ketidakpuasan hasil pilkada. Karakter siap menang namun tidak mau kalah yang dimiliki oleh politisi-politisi yang bermental pecundang akan cenderung melakukan aksi “bumi hangus” atas kekalahannya. Hal ini tentu harus diwaspadai terutama dengan mempelajari karakter peserta dan masyrakat pendukungnya.

Kelompok atau oknum yang memanfaatkan situasi pilkada sebagai kesempatan mereka untuk melakukan aksi tertentu juga wajib diwaspadai. Momen pilkada yang penuh dengan kesibukan bisa menjadi celah bagi kelompok atau oknum yang ingin melaksanakan aksi tertentu, misalnya untuk aksi teror, atau tindakan kriminal untuk menguntungkan dirinya sendiri. Pilkada Serentak membuktikan bahwa Penggiat Politik Indonesia semakin cerdas.  Tentu saja pertimbangan yang dipikirkan sebelum memutuskan domokrasi model rame rame berbarengan ini berujung kepada effesiensi anggaran.  Disamping tenaga bisa dihemat baik oleh Komisi Pemilihan Umum maupun oleh Parpol pengusung dan juga bagi rakyat Indonesia.  Setidaknya jangan sampai pekerjaan rutin rakyat terganggu dalam mencari nafkah akibat berkepanjanan hasil Pilkada yang diprotes sana sini. (GEP)

 

TINGGALKAN BALASAN