JAKARTA (Reuters) – Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indravati sedang dipertimbangkan sebagai gubernur bank sentral berikutnya, dengan masa jabatan ketua saat ini berakhir pada Mei, menurut lima sumber yang mengetahui masalah tersebut.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia adalah tokoh terkenal di komunitas keuangan global dan telah menjabat dua periode sebagai menteri keuangan di bawah dua presiden, yang terakhir dimulai pada tahun 2016.
Dia mendapat pujian karena mereformasi sistem perpajakan dan mengarahkan ekonomi terbesar di Asia Tenggara melewati pandemi.
Namun asisten khusus Mr Muliani, Justinus Prestovo, mengatakan tidak ada diskusi di kementerian keuangan tentang pencalonannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru.
Kepala BI saat ini Perry Vargio juga sedang dipertimbangkan untuk jabatan kedua dan terakhir, empat sumber mengatakan kepada Reuters, berbicara dengan syarat anonim karena masalah tersebut belum dipublikasikan.
Burbaya Yuti Sadewa, Presiden Lembaga Penjamin Simpanan, dan Destri Damayanti, Deputi Gubernur Senior BI, juga diidentifikasi oleh beberapa sumber sebagai calon potensial.
Seorang anggota parlemen dalam koalisi Presiden yang berkuasa mengatakan Sri Mulyani ingin mengambil pekerjaan itu. Namun sumber lain mengatakan proses shortlisting masih berlangsung.
“Itu belum sampai pada nama,” kata sumber itu.
Dihubungi oleh Reuters pada Senin setelah media lokal Detik.com dan Kumparan.com melaporkan nama-nama tersebut, Purbhaya menolak mengomentari calon potensialnya.
Kantor Presiden Joko Widodo dan lainnya yang disebutkan oleh sumber tidak menanggapi permintaan komentar.
Gubernur Vargio saat ini, yang akan mengakhiri masa jabatan lima tahunnya pada 24 Mei, adalah seorang bankir karir yang berperan penting dalam mereformasi bauran kebijakan moneter BI.
Dia mengawasi respons BI terhadap pandemi, termasuk kebijakan yang tidak konvensional seperti membeli obligasi langsung dari pemerintah ketimbang melalui pasar sekunder.
BI telah menaikkan suku bunga sebesar 225 basis poin sejak Agustus sebagai bagian dari siklus pengetatan bank sentral pasca pandemi.
Di bawah undang-undang bank sentral yang baru direvisi, presiden harus menyerahkan setidaknya satu nama ke parlemen pada bulan Februari, memberikan waktu bagi kandidat untuk menjalani pemeriksaan yang sesuai dan tepat sebelum anggota parlemen memilih orang terbaik untuk pekerjaan itu.
More Stories
Ringkasan: Anantara Resort di Indonesia; Tampa Hyatt sedang bergerak
Telin dan Indosat bermitra untuk meningkatkan konektivitas Indonesia dengan ICE System 2
Vaisala akan memodernisasi 14 bandara di Indonesia