May Day Surabaya: Tuntutan Kesejahteraan Buruh

Buruh melakukan aksi may day di depan kantor Pemprov Jawa Timur [Sumber: Penulis]

Surabaya, Semarak.news – Pagi kemarin (1/5) di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu titik aksi May Day oleh buruh yang tergabung ke dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Timur. Ribuan massa yang datang dari beberapa wilayah di Jawa Timur memadati sekitaran Tugu Pahlawan yang menjadi lokasi panggung utama pada perayaan hari besar buruh ini. Tema yang diangkat pada peringatan May Day ini yaitu Negara Kesejahteraan (Welfare State) – Hentikan Kerakusan Korporasi.

Massa yang berada di depan kantor Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini datang secara berkala dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik, Tuban, Probolinggo, dan Jember. Pada kesempatan tersebut, massa yang hadir selain membawa bendera organisasi juga membawa spanduk dan poster-poster berisi tuntutan mereka terhadap pemerintahan Jokowi dan pemerintahan Soekarwo selaku Gubernur Jawa Timur.

Beberapa spanduk dan poster menggambarkan kekecewaan para buruh terhadap pemberlakuan Perpres No. 20 Tahun 2018 karena memudahkan TKA untuk menjadi pekerja di Indonesia. Selain itu, para buruh juga menyayangkan pemerintah memudahkan TKA untuk bekerja di Indonesia karena dinilai akan merugikan para buruh lokal.

Selain mencabut peraturan yang memudahkan masukknya TKA ke Indonesia, para buruh juga berharap pemerintah mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan agar kesejahteraan buruh dapat terjamin. Adapun tuntutan terhadap pemerintah provinsi Jawa Timur yang disuarakan para buruh di antaranya adalah menuntut untuk menghilangkan disparitas upah di Jawa Timur dengan merevisi Pergub No. 75 Tahun 2017 tentang UMK di Jawa Timur Tahun 2018. Selain itu, masih berkaitan dengan upah, para buruh mendesak penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk Kab. Mojokerto dan Kab. Gresik.

Pada siang hari, Dr. H. Soekarwo (Gubernur Jawa Timur), Irjen Pol. Machfud Arifin (Kapolda Jawa Timur), dan Mayjen TNI Arip Rahman (Pangdam V Brawijaya) hadir menemui massa aksi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo menandatangani penetapan UMSK Mojokerto di hadapan seluruh massa aksi. [AG]

TINGGALKAN BALASAN