Jakarta, Semarak.news – Komunikasi politik PSI sedang dalam tahap ujian pertama. Hal tersebut disebabkan karena pernyataan dari Ketua Umum PSI Grace Natalie setelah melakukan pertemuan di Istana Negara dengan Presiden Jokowi.

Banyak pihak menilai sebaiknya Istana Negara tidak digunakan sebagai media pemenangan kontestasi politik. Lebih dari itu, Istana Negara merupakan tempat yang sakral dan tidak patut digunakan apabila hanya membahas politik praktis.

“Pertama, baik Jokowi dan PSI itu dipersilakan bertemu untuk membicarakan persoalan politik kebangsaan dalam rangka membahas Indonesia yang lebih baik. Itu malah justru bagus, siapapun boleh apalagi presiden”, ujar Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay dikutip dari detik.

“Kedua yang dipersoalkan orang kan tempatnya, apakah Presiden Jokowi pantas mengundang partai-partai politik untuk membicarakan kepentingan politik sektoral di Istana. Semestinya kalau yang berbicara di Istana itu kan politik pembangunan, politik kebangsaan tanpa ada kepentingan sektoral. Nah menurut saya kalau ada pembicaraan itu sebaiknya dilakukan di luar istana,” ujarnya.

Namun dalam klarifikasinya, Ketum PSI Grace Natalie menyatakan bahwa dalam pertemuan selama 90 menit tersebut hanya meminta saran dari Presiden Jokowi mengenai Pilpres dan Pileg 2019.

“Di akhir-akhir kami memang bilang PSI punya target menang Pemilu 2019, dan beliau sampaikan tipstips-nya,”, ujar Grace dikutip dari CNN.

Selain itu, permasalahan UU MD3 yang memang menjadi concern dari PSI juga tidak luput dari pembicaraan ini. Seperti diketahui, PSI mengajukan banding terkait terbitnya UU MD3.

“Dulu kan yang gampang terkena berita hoaks adalah masyarakat di grassroot, yang tak punya level pendidikan yang baik. Namun, saat ini, tokoh yang punya akses informasi yang lebih baik pun bisa termakan hoaks. Itulah yang kami sampaikan ke Pak Jokowi”, tambahnya.[RP]

LEAVE A REPLY