Makassar, Semarak.news – Puluhan pengunjuk rasa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Makassar Bersatu menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung DPR RI agar merevisi UU KPK.

Aksi tersebut digelar di depan Monumen Mandala, Kota Makassar, pada Minggu siang (08/09/2019).

Sejumlah spanduk yang dibentangkanpun berisikan ajakan untuk mendukung penuh DPR RI melakukan revisi terhadap UU KPK yang telah ditunda beberapa tahun lalu.

Dalam selebaran yang dibagikan ke para pengguna jalan yang melintas, Forum Komunikasi Makassar Bersatu menyatakan sikap:

  1. Mendukung Revisi UU KPK untuk KPK yang lebih profesional, tegas dan berintegritas.
  2. Mendukung Revisi UU KPK untuk memperkuat kelembagaan KPK dalam kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Koorlap Aksi dari Forum Komunikasi Makassar Bersatu Ahmad Fiqri dalam orasinya menyampaikan kepada seluruh elemen bangsa agar terus mendukung dan memperkuat Lembaga Antirasuah dalam berupaya mencegah dan memberantas korupsi dengan mendukung revisi UU KPK tersebut.

Aksi ini merupakan kali kedua pengunjuk rasa menyuarakan dukungan revisi UU KPK setelah sebelumnya, Sabtu (07/09/2019), puluhan massa dari Forum Peduli Keadilan Bangsa di bawah Fly Over Urip Sumoharjo mengusung tema yang sama.

Aksi tersebut merupakan reaksi masyarakat Sulawesi Selatan terhadap Rapat Paripurna yang digelar pada hari Kamis, 5 September 2019, di mana DPR telah menyepakati revisi UU KPK.

Seperti yang dilansir dari tempo.co, pengambilan keputusan dilakukan setelah fraksi-fraksi menyampaikan pandangan atas revisi UU KPK sebagai usul inisiatif DPR.

Berikut merupakan enam poin krusial yang disepakati dalam revisi UU KPK, yaitu :

Pertama, kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan. Sedangkan pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tunduk pada peraturan perundang-undangan.

Kedua, penyadapan harus melalui izin Dewan Pengawas KPK. Ketiga, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain sesuai hukum acara pidana.

Keempat, setiap instansi, kementerian, lembaga wajib menyelenggarakan Laporan Harta Kekayaan terhadap Penyelenggaraan Negara (LHKPN) sebelum dan setelah berakhir masa jabatan. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja KPK

Kelima, KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

(TAL)

LEAVE A REPLY