Jakarta, Semarak.news – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasi setinggi – tingginya kepada Pemerintah Bangladesh yang sudah banyak melakukan upaya untuk menangani masalah pengungsi Rakhine State, Myanmar, yang tentunya ini masalah yang sulit untuk ditangani. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dan kepercayaan antar negara untuk bersama – sama menjadikan perisitiwa ini sebagai fokus kedepannya sehingga dapat diselesaikan secepat mungkin.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengemukakan, bahwa jumlah pengungsi Rakhine State di Bangladesh yang saat ini ditampung di Kamp Pengungsi Cox’s Bazar mencapai 1 juta orang dan menurut informasi yang dia terima sampai hari ini masih ada kedatangan atau rombongan baru dari Myanmar.

“Oleh karena itu, Presiden menyampaikan apresiasi, dan menyatakan kalau masih ada yang dapat dilakukan oleh Indonesia jangan sungkan-sungkan menyampaikan ke Indonesia,” kata Menlu Retno Marsudi kepada wartawan di Dhaka, Bangladesh, Minggu (28/1) malam.

Menurut Menlu, Presiden telah menyampaikan saat di Cox’s Bazar, bahwa bantuan yang diberikan Indonesia adalah bantuan yang bukan sifatnya one off atau kirim selesai, akan tetapi ini akan berkesinambungan. Kita memiliki rasa simpati kepada negara lain, dan ini akan terus berlanjut untuk meringankan beban yang terjadi.

“Bantuan kita adalah bantuan yang sifatnya berkesinambungan. Kemaren kita mengirimkan yang kebutuhan dasar dari para pengungsi. Fokus juga terhadap pelayanan kesehatan, karena layanan kesehatan sangat  dibutuhkan oleh para pengungsi di Cox’s Bazar,” terang Menlu.

Pemerintah juga telah meminta bantuan LSM kemanusiaan untuk membuat field hospital, sementara ambulance dan dokter sudah ada.

Ia mengingatkan, karena setiap konflik akan meninggalkan rasa trauma yang sulit dihilangkan begitu saja, maka pemerintah juga berfikir kedepannya. Sehingga telah menyiapkan psikolog untuk mengurangi trauma tersebut.

“Jadi sekali lagi bantuan Indonesia sifatnya sangat komprehensif dan berkesinambungan dan dilakukan berdasarkan komunikasi dengan pemerintah Bangladesh,” jelas Menlu.

TINGGALKAN BALASAN