Geram Melihat Polemik Iklan, Jokowi Angkat Bicara

Google: Ilustrasi Bioskop

Jakarta, Semarak.News- Sempat viral iklan keberhasilan pembangunan bendungan yang ditayangkan di bioskop oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu bentuk kampanye untuk Pilpres 2019 mendatang.

Presiden Joko Widodo angkat bicara, menurut beliau Kemenkominfo sudah bekerja dengan baik karena memang ditugaskan undang-undang untuk menyampaikan program pemerintah, baik yang sudah selesai maupun yang akan dilaksanakan. “Itu memang tugasnya Kemenkominfo. Itu amanat undang-undang bahwa baik pembangunan yang sudah selesai, masih dalam proses atau belum selesai, harus terus diinfokan kepada masyarakat agar masyarakat mengikuti (informasi),” ujar Jokowi saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9).

“Kalau dulu, misalnya, menteri penerangan yang menerangkan (program pemerintah). Lalu masak suruh diem gini, gimana sih?” ujar Jokowi.

Video iklan yang menampilkan keberhasilan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam membangun 65 bendungan dalam waktu dua musim menuai polemik. Tak sedikit para netizen yang memprotes iklan yang tayang di layar bioskop sebelum dimulainya film itu dianggap sebagai kampanye. Bioskop sebagai ruang publik berbayar dianggap tak seharusnya memasukkan iklan yang dinilai mereka sebagai kampanye.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menegaskan bahwa iklan itu bukan untuk mengampanye sosok Jokowi. “Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye. Kementerian Kominfo tidak sama sekali melakukan kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang,” ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu (12/9).

Iklan yang diproduksi kementeriannya itu merupakan peran dan tugas yang memang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo sebagai humas pemerintah atau government public relations.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menegaskan, iklan itu bukan bentuk curi start kampanye.

Alasan pertama, saat ini belum ada calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. Penetapan peserta pemilu presiden akan dilakukan pada 20 September 2018. Alasan kedua, jika dilihat dari kontennya, iklan layanan masyarakat itu berkaitan dengan program kerja pemerintah.

Menurut dia, tidak didapati unsur kepesertaan pemilu, misalnya ada visi, misi, program kerja atau citra diri yang meliputi nomor urut pasangan calon atau logo partai politik pendukung. (MI)

TINGGALKAN BALASAN