Semarak.News – Terhitung kurang satu bulan lagi pesta kenduri demokrasi akan berlangsung. Kenduri demokrasi kali ini berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kali ini pestanya lebih meriah, dimana pemilihan Presiden, DPR-RI, DPRD Provinsi dan  Kabupaten/Kota, serta DPD-RI dilakukan secara serentak. Berbeda dengan pemilu tahun 2014 yang dilakukan dua kali. Pertama, pemilihan legislatif yang memilih 560 anggota DPR RI, 132 anggota DPD RI, dan anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Selanjutnya, DPR RI yang terpilih mengajukan calon presiden dan wakil presiden yang bertarung dalam pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 lalu. Kembali pada pemilu serentak, sebagai warga negara yang baik, kita wajib menyambut dan menyukseskan pemilu serentak pertama dengan penuh riang dan gembira. Sebab, pemilu sejatinya merupakan hajatan bersama yang tidak perlu disikapi dengan rasa kebencian dan permusuhan. Pemilu serentak ini dapat dikatakan berhasil manakala salah satu indikatornya yakni partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat tinggi.

Menurut Miriam Budiardjo (Dasar-dasar Ilmu Politik, 2008), partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini misalnya dengan memberikan suara dalam pemilihan umum alias tidak golput.

Sama halnya dengan yang disampaikan McClosky (1972) yang menyatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Namun, realita dinamika politik dikalangan grasroot hari ini justru menunjukkan sikap sebaliknya yakni “ketidaksukaan” menyambut kenduri demokrasi. Salah satunya muncul dari kelompok milenial yang tergabung dalam komunitas Saya Milenial Golput (SGM). Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap iklim politik yang disajikan dua kubu pasangan capres dan cawapresnya. Penyikapan golput juga dilakukan sekelompok mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta yang menamakan diri dengan “Milenial Golput”.

Golongan Putih

Salah satu hal yang kini dicemaskan oleh berbagai pihak terutama para penyelenggara pemilu adalah golongan putih.  Kondisi ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Semakin tinggi angka partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, maka semakin bagus kualitas pemilunya. Kondisi ini mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang sudah lama kita mimpikan. Begitupun dengan Alexis Tocquiville hingga Thomas Jefferson, mereka percaya bahwa partisipasi politik, khususnya dalam memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan kunci menuju sistem pemerintahan yang demokratis (Khaeruman, 2004:67).

Meskipun dalam setiap momentum pemilu sering kita temui perdebatan antara pihak yang mendukung golput dan menolak golput. Pihak pendukung golput dengan dalihnya menyatakan calon yang ada sama-sama tidak merepresentasikan apa yang menjadi kebutuhan sang pemilih. Sebaliknya, pihak yang menolak golput berdalih bahwa dengan memberikan hak suara pada salah satu kandidat, berarti turut serta dalam membangun bangsa 5 tahun kedepan.

Bagi penulis, wacana golput yang dideklarasikan oleh sekelompok masyarakat terutama generasi milenial, tidaklah pas. Mengapa? Pertama, dalam sejarah perpolitikan di tanah air, golput mulai populer diera tujuh puluhan yang dipelopori oleh Arif Budiman. Golongan ini muncul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu tahun 1971. Pemilu 1971 yang menurut kalangan aktivis kampus pada saat itu merupakan ajang penipuan sistematis terhadap rakyat.  Untuk menyikapi situasi tersebut, mereka melakukan apa yang disebut sebagai counter culture. Semacam gerakan pembalikan budaya sebagai simbol anti kemapanan.

Kedua, tahun 1998 merupakan bukti sebagai konsensus bersama masyarakat Indonesia untuk membawa negara Indonesia sebagai negara yang demokratis. Penggulingan Soeharto dari jabatannya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan adanya sistem pemerintahan demokratis. Meskipun waktu itu ada pemilihan, tetapi sistemnya sudah didesign untuk pemenangan Soeharto. Artinya, hari ini ketika kita golput pada pemilihan tanggal 17 April berarti kita menginginkan kembali pada sistem  pemerintahan yang otoriter.

Ketiga, secara konstitusi di Indonesia memilih adalah hak. Digunakan atau tidak, no problem, tidak akan mendapatkan sanksi. Berbeda dengan negara-negara maju di Eropa, dimana memilih adalah kewajiban. Misalnya, di Australia kalau tidak memilih, mereka akan dikenakan denda senilai 20 Dollar. Tapi bagi penulis, dalam konteks Indonesia memilih memang hak, tidak memilih ya tidak apa-apa, terserah. Tapi, kewajiban kita adalah membangun bangsa Indonesia. Bagaimana caranya? Ya salah satunya memilih, tidak golput.

Memilih salah satu kandidat yang berlaga di pilpres maupun pileg merupakan bagian dari kita berpartisipasi ikut membangun bangsa Indonesia 5 tahun kedepan. Bayangkan, calon yang kita pilih ketika pemilu tanggal 17 April nanti terpilih menjadi Presiden-wakil presiden maupun anggota dewan di senayan. Kita akan mudah menyampaikan gagasan yang menjadi aspirasi kita melalui calon yang kita pilih. Selain itu, kita juga mempunyai hak sekaligus kewajiban moral untuk mengkritik mereka ketika gagal dalam proses membangun bangsa.

Tetapi berbeda ketika kita golput. Sebagai contoh ketika ada jalan yang rusak, misalnya. Mereka yang golput tidak boleh protes, mengapa? karena mereka tidak memilih ketika pemilu. Mereka tidak mempunyai hak maupun kewajiban moral untuk memprotes pemerintah. Sebab, dengan sikap golput berarti mereka seolah acuh terhadap pembangunan bangsa 5 tahun kedepan.

Memang, dalam sistem demokrasi dengan sistem voting kita seolah dipaksa untuk memilih calon yang sudah ada meskipun bukan calon yang diajukan rakyat secara langsung. Capres maupun cawapres yang ditawarkan kepada rakyat adalah pilihan elit  partai politik. Rakyat tidak diberi kesempatan untuk mengajukan calon secara langsung untuk berlaga ikut kontestasi. Sehingga, wajar ketika ada rakyat merasa tidak cocok dengan kandidat yang ada.

Tetapi, bagi penulis bukan lantas kemudian kita golput. Kita masih diberi ruang untuk mengontrol, mengkritik, serta memberi saran kepada mereka setelah terpilih dalam membangun pemerintah. Oleh karena itu, penulis berharap kepada generasi milenial untuk tidak golput. Golput yang dimaksud dalam tulisan ini yakni sebuah sikap yang diputuskan dengan sengaja dan penuh kesadaran untuk tidak memilih diantara calon yang ada.

Ketua Umum Badko HMI Jawa Timur Periode tahun 2018-2020 dan Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik Universitas Airlangga, Yogi Pratama

LEAVE A REPLY