Fakultas Sosiologi Agama UIN Ar-Raniry gelar Seminar Dampak Sosial Agama Dana Desa

Banda Aceh, Semarak.News – Dana desa merupakan salah satu program pemerintahan Jokowi-Jk dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun pada pelaksanaannya kerap ditemui berbagai permasalahan dalam realisasinya. Oleh karenanya fakultas sosiologi agama UIN AR-Raniry menggelar seminar milad sigam yang ke V selasa, 20 Maret 2018 yang bertemakan Dampak Sosial Agama Dana Desa. Kegiatan tersebut diisi oleh Sekertaris Asosiasi Keuchik Banda Aceh (Khalik Saing) yang diwakili oleh Teguh Saiful, Pakar Resolusi Konflik dan Perdamaian (M. Sahlan Hanafiah), dan Sekertaris desa (Muhammad Chaizir).

Program Dana desa sebenarnya tidak hanya memiliki kelebihan namun juga kekurangan. Sebelum menuju pada hal terbut perlu diketahui bahwa program dana desa ini sudah memiliki dasar peraturan, antaralain Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Permendes, permendagri, permenkeu, perwal/ perbup ujar Teguh Saiful dalam pemaparan nya.

Dirinya menambahkan bahwasanya secara sederhana realisasi dari adanya dana desa ini dapat dibagi menjadi dua, tahap pertama perencanaan yang melalui pembuatan RPJM (Rencana Pembanguanan Jangka Menengah Gampong untuk 6 tahun sesuai masa jabatan keuchik), RKPG (merupakan rencana kegiatan pembangunan Kampong untuk 1 tahun), RAPBG (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk 1 tahun anggaran), APBG (Rapbg yang telah disahkan oleh Keuchik dan TPG melalui reusam/Qanun Gampong), dan yang terakhir adalah APBG-P Apabila dalam tahun anggaran ada hal-halyang perlu dilaksanakan di Gampong dan didukung oleh sumber pendapatan. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu pembuatan dokumen pencairan, tahapan pencairan (I,II,II), pelaksanaan kegiatan, pengawasan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi.

Dana desa ini dialokasikan pada beberapa yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampong, bidang pembangunan Kampong, bidang pembinaan masyarakat, dan bidang pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan Permendes No. 19 tahun 2017 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 adalah untuk bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Untuk merealisasikan hal tersebut terdapat beberapa sumber pendapatan seperti Alokasi Dana Kampong (Sumber APBK), bagi hasil pajak (APBK), Bagi Hasil retribusi (APBK), Dana Transfer Pusat, pendapatan asli gampong, swadaya masyarakat, dan lain sebagainya.

Sementara permasalahan yang sering kali keuchik rasakan saat merealisasikan dana desa berasal dari hal prinsipal yang bersifat kompleks seperti lambanya pembinaan teknologi pada pembina dan pelaksana, rendahnya kompetensi SDM aparatur gampong, maraknya KKN dan pungli, pihak yang melakukan pengawasan membingungkan pelaksana Kampong, masih panyak pemerintahan gampong mengedepankan “keinginan bukan kebutuhan” masyarakat, perwal/perbup selalu terlambat ditetapkan oleh walikota/bupati, penghasilan para keuchik masih tidak sesuai dengan beban dan tanggung jawab mengelola dana desa yang besar pungkas Teguh menutup pemaparanya.(MH)

TINGGALKAN BALASAN