BKD NTB: Hanya Satu Laporan dari Bawaslu yang Masuk

Kepala BKD NTB, Fathurrahman, Mataram.

Mataram, Semaraknews – Fathurrahman, sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, yang ditemui hari ini (2/4), angkat bicara terkait perkembangan kasus keterlibatan ASN dalam politik praktis di NTB.

Terdapat 84 laporan oleh Bawaslu terkait ASN yang terlibat politik praktis di NTB. Namun, hanya satu laporan yang masuk dan diproses oleh BKD NTB, untuk laporan yang lain sedang ditindaklanjuti oleh BKD Kabupaten/Kota.

“Sejauh ini hanya satu laporan yang masuk dan sedang diselidiki,” ujarnya.

Terkait hal tersebut,  Fathurrahman menyatakan bahwa sisa laporan lainnya belum masuk karena laporan tersebut masih level DES, sehingga belum disampaikan ke BKD. Laporan tersebut belum resmi karena laporan tersebut berasal dari laporan perorangan dan belum cukup bukti.

“Ya yang di kami hanya satu laporan yang masuk, laporan yang lain itu masih level DES, artinya belum resmi sehingga belum dilaporkan ke kami. Laporan itu masih laporan perseorangan, belum cukup bukti. Bukannya kami lambat apa gimana, ya sesuai prosedur saja,” tangkasnya.

Sehingga seharusnya Bawaslu memberikan bukti-bukti untuk menguatkan laporan itu. Selain itu, BKD meminta agar setiap pelanggaran terkait ASN yang terlibat dalam politik praktis segera dilaporkan ke BKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

“Bawaslu seharusnya mencari kekuatan bukti-bukti untuk memperkuat laporan itu, kan sudah tugasnya. Selain itu, kalau ada pelanggaran segera dilaporkan biar cepat ditindaklanjuti oleh kami,”

“Upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi terkait surat edaran Gubernur terhadap Bupati/Walikota agar menjaga netralitas pegawai di dalamnya. Hal tersebut merupakan kewenangan masing-masing karena Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terdiri dari tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.” tutupnya.

TINGGALKAN BALASAN