Bawaslu Malut Hadirkan Saksi Ahli Dalam Sidang Musyawarah Kasus KPU Meloloskan AGK-YA

Ternate, Semarak.News – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku Utara kembali menggelar sidang musyawarah terkait penyelesaian sidang sengketa dengan Nomor: 02/PS/32.00/II/2018 pada Pemilihan Kepala Daerah/Pilkada Maluku Utara 2018. Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli dari Pemohon (Pihak Paslon Bur-Jadi) dan Termohon (Pihak KPU) pada Jumat (2/03/2018).

Sidang yang dipimpin Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin S.H., M.H. sebagai ketua majelis dengan didampingi anggota Bawaslu Hj Masita Nawawi Gani S.H. dan Aslan Hasan, S.H., M.H., dimulai pukul 09.30 WIT. Dalam sidang, Bawaslu Malut menghadirkan Dr. Abdul Aziz Hakim dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) sebagai saksi ahli dari Paslon nomor urut 2 BUR-JADI, dan Ahli Hukum Tata Negara, Rudi Achsoni, S.H., M.H. sebagai saksi ahli dari KPU Malut.

Dr. Abdul Aziz Hakim menjelaskan dua rekomendasi PKPI yang diterima KPU Malut seharusnya hanya berlaku rekomendasi yang pertama kali diajukan dan rekomendasi kedua tidak berlaku, yakni berkas AGK-YA pada Rabu (10/01/2018). Menurutnya, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 yang digantikan menjadi PKPU No. 12 Tahun 2017 merupakan turunan pasal 40 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Peraturan tersebut menegaskan bahwa KPU tidak dapat menerima pendaftaran dukungan pasangan calon baru (AGK-YA) yang diusung PKPI.

“Saya melihat dalam ketentuan perundang-undangan terkait dengan penerimaan pendaftaran dan verifikasi yang diadakan pada 8 s.d. 10 Januari 2018, dan bukan pada 13 Februari 2018 baru diadakan verifikasi. Hal tersebut sudah menyalahi aturan karena sudah melewati batasan waktu.” ujar Aziz saat ditemui wartawan Semarak.News setelah sidang.

Sementara itu, Rudi Achsoni, S.H., M.H. memberikan keterangan saat di persidangan bahwa salah satu partai berhak mengusung calon kandidat atau mencabut dukungannya tanpa adanya putusan pengadilan yang inkrah.

“Asas hukum yang berlaku dalam sengketa ini tidak berlaku asas hukum pidana maupun hukum perdata. Namun, sengketa ini termasuk ke dalam rumpun hukum administrasi negara dengan asas bahwa pejabat tata usaha negara dapat mencabut keputusan yang telah ditetapkan”, ujar Dosen Universitas Muhammidayah Malang tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan PKPU No. 3 Pasal 40 Tahun 2017, KPU memiliki tugas meneliti, verifikasi, dan klarifikasi calon pemimpin daerah yang diusulkan oleh parpol. Apabila terdapat keraguan dalam pemberian dukungan terhadap paslon, maka KPU Malut dapat melakukan proses klarifikasi sesuai dalam PKPU No. 3 Pasal 53 tahun 2017.

Menurutnya, PKPU No. 3 Pasal 6 Tahun 2017 menjelaskan bahwa parpol hanya dapat mendukung satu pasangan calon, parpol tidak dapat menarik dukungan terhadap paslon waktu pendaftaran dilakukan, dan parpol tidak dapat mengajukan penggantian dukungan paslon. (IM)

 

TINGGALKAN BALASAN