Arsip sebagai Tiang Penyangga Kinerja Pemerintah Daerah

Arsip sebagai Tiang Penyangga Kinerja Pemerintah Daerah [Sumber: bacaanpopuler.com]

Banjarbaru, Semarak.news – Bagaimana nantinya jika sebuah bangsa dapat maju tanpa adanya kesadaran dari generasi mudanya dalam menengok cerita dibalik kemerdekaannya kini serta acuh dan cuek dalam pembelajaran demi mendukung kinerja pemerintahan kini? Atau sebenarnya generasi muda ini punya kemauan namun tak ada bahan?

Demi mendukung kinerja pemerintah inilah yang menjadikan salah satu dasar bagi Walikota Banjarbaru, Drs. H. Nadjmi Adhani untuk mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan menjadi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru dalam pembahasan utama Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru padi tadi pukul 10.30 WITA di Ruang Paripurna DPRD Kota Banjarbaru.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Banjarbaru dan dihadiri pula oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Wartono, S.E. Tidak sepenuhnya anggota DPRD Kota Banjarbaru turut hadir dalam rapat tesebut, rapat hanya dihadiri oleh 20 anggota DPRD Kota Banjarbaru dan beberapa camat dan lurah di Kabupaten Banjarbaru, tak lupa Walikota Banjarbaru, Drs. H. Nadjmi Adhani ikut serta hadir dalam acara ini dan memberikan apresiasi besar kepada pansus dan Anggota DPRD Kota Banjarbaru yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Menurut Drs. H. Nadjmi Adhani, arsip mempunyai arti penting dalam mendukung kinerja pemerintahan sehingga diperlukan penyelenggaraan kearsipan untuk BUMD dan Pemko Banjarbaru serta dapat mempermudah pencarian arsip oleh pemerintah ataupun masyarakat ketika membutuhkan arsip tersebut.

Sebelum telah dilakukan rapat dan perundingan pansus dan eksekutif terkait bersama dengan Dinas Kepustakaan dan Kearsipan dan Sekda hingga mendapatkan finalisasi serta telah dilakukan studi banding kebeberapa daerah yang dinilai layak dan patut sebagai percontohan.

Agenda rapat paripurna selanjutnya akan dilaksanakan pada 18 April mendatang terkait Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Tanda Daftar Usaha Kepariwisataan.

TINGGALKAN BALASAN