Tahun 2018 dan Babak Baru Pemberantasan Terorisme

Ancaman terorisme di dunia masih menjadi momok mengerikan, lebih-lebih di Indonesia. Setiap tahunnya selalu terjadi aksi terorisme di berbagai daerah. Pola latar belakangnya masih sama, agama dijadikan kambing hitam untuk melancarkan aksi dan memperoleh dukungan dari masyarakat. Meski tidak semua masyarakat mendukungnya, namun yang menyetujui aksi terorisme mencapai puluhan ribu orang, bahkan lebih.
Mengakhiri tahun 2017 dan mengawali tahun 2018, Indonesia mengalami darurat terorisme. Kondisi ini mengingat aksi beberapa dekade yang lalu seperti bom Natal, bom Tahun Baru, bom Thamrin, dan sebagainya. Dari aksi-aksi tersebut, waktu yang dipilih pelaku teror adalah penghujung dan awal tahun. Dengan berbagai alasan aksi, mereka tetap mengatasnamakan aksi tersebut sebagai “jihad” yang kelak pelakunya akan masuk surga.
Seiring berjalannya waktu, pola dan jaringan terorisme juga mengalami perubahan serta perkembangan. Perubahan jaringan ini sangat terlihat apabila dibandingkan antara terorisme konvensional dengan terorisme modern seperti yang saat ini terjadi. Dengan adanya perubahan struktur jaringan ini, tentu menjadi PR besar bagi aparat keamanan negara untuk antisipasi terhadap ancaman terorisme.
Terorisme konvensional, umumnya memiliki personel dan komando yang jelas. Sistem organisasinya berlangsung berdasarkan sistem piramid-hirarkis. Aktor terlibat secara penuh, mulai dari perencanaan hingga ploting target. Melakukan pemilihan target secara selektif. Operasi serangan dilakukan secara konservatif. Sementara kelompok atau organisasi yang melakukan serangan mengklaim atau mengakui perbuatannya. Terorisme model ini terjadi pada masa sebelum gencar-gencarnya operasi terorisme pasca tragedi 11 September yang melibatkan Al Qaeda dan Al Jama’ah al Islamiyah (JI).
Hasil aksi terorisme konvensional adalah bom Bali I dan II, serta bom J.W. Marriot I dan II. Dalam serangan ini, mulai dari organisasi, keuangan, dan perencanaan disusun secara matang dan sangat rapi. Bahkan, bisa dikatakan, aksi terorisme konvensional lebih sulit terlacak oleh intelijen karena permainan mereka yang sangat rapi dan menjaga kerahasiaan di dalamnya. Dampak dari aksi teror ini pun tak tanggung-tanggung, ratusan orang meninggal seketika dan menimbulkan trauma yang cukup berat bagi para korbannya.
Pasca kejadian terorisme konvensional, pola jaringan dan organisasinya berubah. Hal ini dilakukan karena jaringan mereka mulai terbongkar dan tak sedikit yang tertangkap kepolisian. Pada masa ini koordinasi dan dukungan dari aktor lokal mulai tersendat. Dalam kondisinya yang kian terjepit, para teroris kemudian mulai mengeksplorasi pola baru yang ditandai dengan aksi-aksi terorisme yang dilakukan secara mandiri.
Struktur organisasi terpisah dan tidak jelas, kendali komando bersifat mendatar. Kelompok besar teroris mulai terpecah kedalam kelompok-kelompok kecil yang melakukan aksi teroris secara terpisah.
Sistem pendanaan dilaksanakan secara terpisah atau dengan menjalin kerjasama antara kelompok jika dimungkinkan. Target tidak lagi harus ditentukan oleh pemimpin besar, mereka juga tidak lagi melakukan pengakuan publik atas aksi-aksi terorisme yang dilakukan. Pola ini terlihat pada kasus Bom Cirebon, Bom Serpong, dan Bom Solo.
Mau tidak mau, masalah terorisme merupakan fenomena global yang perlu ditangani secara komprehensif dan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa solidaritas yang masif dan akan mempersulit penanggulangannya. Munculnya lone wolf dan leaderless jihad, adalah dampak permasalahan konflik yang berada di Timur Tengah, yang diterima tumpahannya sampai ke Indonesia dan negara-negara lain di regional Asia Tenggara, seperti di Marawi dan di Myanmar.
Gelombang terorisme, harus menggunakan metode soft approach, melalui lima langkah yakni, kontra radikalisasi, pelibatan mahasiswa dan elemen negara lainnya dalam proses deradikalisasi, meluruskan ideologi jihad agar tidak banyak masyarakat yang terpengaruh ideologi ini, menetralisir media yang menyebarkan berita-berita bohong atau fake news, dan menetralisir situasi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya radikalisasi.
Penanganan terorisme juga harus menggunakan kekuatan yang terukur. Kemudian, didukung analisis intelijen yang kuat, scientific criminal investigation untuk membuktikan tindak pidana yang terjadi tanpa perlu penggunaan kekerasan. Kolaborasi dengan satuan-satuan TNI untuk menghadapi segala macam pertempuran baik urban war maupun jungle warfare.
Di sini, peran lembaga negara seperti BIN, BNPT, Kemenag, dan lembaga lain yang berperan dalam pemberantasan terorisme harus berperan aktif untuk saling bahu membahu menjaga Indonesia dari ancaman terorisme.
Oleh: Ngasiman Djoyonegoro
Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS)

TINGGALKAN BALASAN