Catatan Hari HAM 2017 KontraS: “Komitmen Pemerintah Semakin Mundur”

Publikasi Catatan Hari HAM 2017 KontraS (sumber: istimewa)

Jakarta, Semarak.News – Seperti tahun-tahun sebelumnya, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai salah satu pegiat HAM di Indonesia kembali mengeluarkan catatan perjalanan HAM di Indonesia pada tahun 2017 lewat Catatan Hari HAM 2017. Bertempat di Pisa Cafe, Menteng, Minggu 10 Desember 2017 kemarin dilakukan publikasi terhadap catatan ini kepada media dan khalayak umum.

KontraS menyoroti secara kritis lima garis besar isu tematik yaitu hak dan kebebasan fundamental, keadilan transisi khususnya berkenaan dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat, situasi Papua, hak atas keadilan sosial-ekonomi dan kesehatan, serta kebijakan luar negeri HAM pemerintah Indonesia di level internasional.

Pada tahun 2017, KontraS mengatakan situasi HAM berkenaan dengan lima tematik tersebut masih diwaranai sikap permisif negara terhadap pelaku pelanggaran HAM, dimana pelanggaran HAM terus terjadi dengan model yang terus berpolarisasi, juga menguatnya aktor pelaku pelanggaran HAM non-negara seperti korporasi dan aktor sipil yang anti demokrasi.

Kemunduran komitmen pemerintah dalam penegakan HAM juga semakin terlihat dengan tindakan-tindakan represi terhadap pembela HAM dan organisasi masyarakat sipil dalam bentuk kriminalisasi yang masih kerap terjadi. Situasi ini juga ditujukan melalui data yang dikeluarkan BPS terkait Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang turun pada angka 70,09 dari yang sebelumnya pada angka 72,82 (dalam skala 0-100) di tahun 2016.

Sementara, dalam konteks komiten pemerintah dalam perkuatan agenda HAM juga belum jelas tindak lanjutnya. Ratifikasi Konvensi Internasional Penghilangan Orang Secara Paksa (ICPPED) belum jelas tindak lanjutnya, kebijakan penerapan hukuman mati juga terus dilanjutkan pemerintah melalui pencantuman kembali penerapan vonis hukuman mati dalam RUU KUHP.

Kebijakan lain yang dinilai memperlihatkan kemunduran sikap pemerintah dalam agenda HAM adalah penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nomor 2 Tahun 2017. Aturan lain yang juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan HAM khususnya kebebasan berekspresi adalah penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terkesan sering digunakan sebagai ajang kriminalisasi masyarakat ataupun pembungkaman lawan politik.

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, KontraS tidak hanya memberikan narasi terkait perjalanan HAM namun juga memberikan data yang kongkrit serta dilengkapi infografis dari setiap data yang dipublikasi. KontraS secara independen melakukan pengumpulan data-data sehingga menyuguhkan data-data yang solid dalam Catatan Hari HAM 2017. (DK)

TINGGALKAN BALASAN