Ignatius Jonan (Menteri ESDM) : Izin Ekspor Freeport Bersifat Sementara

freeport

JAKARTA, Semarak.news – Ignatius Jonan Menteri Energi Sumber Daya Alam (ESDM) menegaskan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak ada yang sementara, namun yang ada ijin ekspor sementara yang diserahkan kepada PT Freeport Indonesia saat ini.

“Hal yang menjadi sementara itu selalu izin ekspornya, karena setiap enam bulan kita akan lihat lagi,” Ungkap dia setela menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/4/2017).

Ignatius Jonan Menteri ESDM mengungkapkan bahwa pada awalnya Freeport tidak menerima perubahan dari kontrak karya ke IUPK, namun setelah bermusyawarah selama tiga bulan, akhirnya perusahaan pertambangan dari Amerika Serikat itu menerimanya.

“Kalau tidak menerima perubahan kontrak karya menjadi rezim izin, yakni IUPK, yang tidak bisa ekspor,” Ungkap Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan menjelaskan bahwa tidak harus semua pemegang kontrak karya itu mengganti menjadi IUPK. Jika mereka sudah memiliki kegiatan pengolahan dan pemurniaan (smelter).

“Sebenarnya tidak harus kalau pemegang kontrak karya sudah membuat kegiatan pengolahan dan pemurnian. Itu tetap izinnya kontrak karya nggak apa-apa, sampai kontraknya berakhir,” tutur Jonan.

Jonan mencontohkan banyak perusahaan tambang mineral logam yang mempertahankan kontrak karya. Tetapi mereka tidak harus mengubah menjadi IUPK karena mereka sudah melakukan usaha pengolahan dan pemurnian.

Menteri ESDM menagatakan bahwa Freeport dalam status kontrak karya tetap bisa menambang dan menjual hasil ke negeri tidak masalah, tetapi tidak bisa eksor.

“Freeport mau sama IUPK. Kita masih kasih delapan bulan dari Februari, atau enam bulan dari sekarang,” Ungkap Jonan.

Jonan mengatakan izin ekspor Freeport ini akan dievaluasi terkait pembangunan smelter. “Kalau bangun smelter kita akan cek di lapangan tiap tiga bulan kita kirim verifikator independen. cek ada progresnya nggak,” jelasnya.

Menteri ESDM, Ignatius Jonan juga mengatakan dalam enam bulan ke depan ini juga akan dilanjutkan perundingan masalah perpajakan dan retribusi. “Itu termasuk itu. Kalau nanti setelah enam bulan mereka tidak membuat smelter, tidak ada progress smelter dan sebagainya, ya kita cabut izin ekspornya. Yang sementara itu izin ekspor, bukan IUPK,” tegas Jonan.

(ASP)

 

TINGGALKAN BALASAN