Mengembalikan Marwah Bulog sebagai Penstabil Harga Cabai

[sumber: suararakyat]

Cabai termasuk kedalam 9 bahan pokok (sembako) selain beras, daging, telur, gula, susu, sayuran, minyak goreng, dan gas . Tingkat konsumsi cabai masyarakat Indonesia juga cukup tinggi, wajar karena kebanyakan makanan – makanannya menggunakan cabai sebagai bahan baku. Tersedianya sembako di pasaran akan mengembalika kepercayaan kepada Pemerintah saat ini.

Jika dilihat data dari BMKG pada medio itu, rerata cuaca di Indonesia tergolong normal. Hama yang selama ini muncul karena anomali cuaca otomatis hilang karena cuaca normal. Produksi dari petani juga tidak akan menemui hambatan berarti dan hasilnya pun pasti sesuai perkiraan ataupun target dari petani Jadi apa yang menyebabkan harga cabai membumbung tinggi hingga tidak keseluruhan masyarakat mampu membeli ?

Ternyata, ada kartel yang sengaja berperan memonopoli barang sehingga dapat memainkan harga sesuai kebutuhan mereka. “Mungkin bukan kebutuhan mereka tapi KETAMAKAN mereka”. Bayangkan saja harga cabai per tanggal 27 Maret 2017 mencapai Rp120ribu/kg. Sungguh sangat terlalu mahal sekali, apalagi bila dibandingkan dengan harga daging sapi.

Setidaknya apabila harga daging sapi melambung tinggi, kebutuhan akan gizi daging sapi dapat digantikan dengan daging ayam ataupun telur ayam. Namun cabai? Beberapa orang akan mengatakan “ganti saja pake saos kalo pengen pedes, kalo ngga sambel saset juga udah banyak kok”.

Selamat !! Pola pikir anda sudah tergiring untuk membeli saos dan sambel saset yang instan.

Kartel dagang dan para mafia cabai ini tidak lain dan tidak bukan adalah para pengusaha atau para pemilik perusahaan SAOS. Mereka selalu berusaha mempersulit pola distribusi cabai untuk sampai ke konsumen. Salah satunya dengan cara membeli seluruh produksi cabai dari petani (dengan harga murah karena membeli dalam partai besar) kemudian menyimpannya hingga harga bergejolak. Cabai – cabai yang masih dalam kondisi baik akan dijual lagi dengan harga baru yang mereka tentukan sendiri. Kemudian cabai – cabai yang sudah mulai layu bisa juga dijual dengan harga yang sedikit lebih murah atau dapat diolah menjadi saos sases instan.

Bayangkan keuntungan yang mereka peroleh dari bisnis tidak sehat ini. Mari kita berandai – andai menjadi kartel mafia cabai, kita mulai dari pembelian cabai dari petani. Cabai dari petani harganya berkisar Rp 30ribu/kg kemudian dikali dengan jumlah produksi petani pada tahun 2014 lalu sebanyak 1,075 juta ton ( https://www.bps.go.id/brs/view/id/1168 ), Rp 30.000 x 1.075.000.000 Kg = Rp 32.250.000.000.000 (32 T). Harga cabai saat ini Rp 120ribu/kg x 1.075.000.000 = 129.000.000.000.000 (129 T). Kira – kira keuntungan yg didapat adalah 129 T – 32 T = 97 T (Sembilan Puluh Tujuh Trilyun).

Keuntungan semakin berlipat ganda saat pola pikir masyarakat tergiring untuk membeli saos. Akan terjadi lonjakan permintaan saos instan dipasaran. Dan yang menikmati hasilnya hanya segelintir manusia saja. Disinilah kurang pedulinya pemerintah, pemerintah belum bisa hadir seperti apa yang tertuang dalam nawacita Jokowi, selalu kalah dengan permainan kongsi dagang mafia cabai.

Jangan melulu bicara Pemerintah, Pemerintah itu siapa ?”

Oke, kongkritnya BULOG ! Badan milik pemerintah yang secara nyata bertugas untuk menstabilkan harga beras yang kemudian dperluas fungsinya menjadi penstabil sembako seperti tidak berdaya dihadapan para kartel. Mental suap dari para Aparat Sipil Negara mungkin menjadi persoalan, namun sebenarnya peran BULOG sudah mulai dikebiri sejak Indonesia mengalami krisis tahun 1998, dimana Indonesia mengalami pailit, tidak memiliki cadangan devisa disaat pemerintah Indonesia masuk jatuh tempo pembayaran hutang luar negeri. Secara ajaib, dollar hilang dari peredaran di Asia khususnya Indonesia. Kemudian runtuhnya kedigdayaan pemerintahan Soeharto berakhir dengan diambilnya pinjaman luar negeri dari IMF yang selalu mengajukan syarat disetiap pinjaman yang mereka berikan. IMF membungkus syarat tersebut kedalam paket kebijaka atau saran yang termaktub dalam Konsensus Washington. Salah satu isinya adalah liberalisasi pasar. Liberalisasi pasar mensyaratkan harga suatu komoditas tidak boleh ada intervensi dari Pemerintah. Jadi penentu harga di pasaran adalah pasar itu sendiri.

Disinilah awal kehancuran Perekonomian Indonesia, perekonomian Indonesia tidak berdikari lagi, semua diserahkan kepada pasar, otoritas pemerintah menjadi bias, cita – cita menjadi negara yang berdaulat kalah dengan kemauan pasar.

Bulog yang berfungsi sebagai penstabil harga mulai dikebiri tugas dan fungsinya. Bulog yang sejak awal berdirinya menjadi pembeli pertama suatu komoditas dari para petani, sekarang fungsinya tidak bisa dilaksanakan lagi karena hal tersebut tidak sesuai dengan saran IMF (read:liberalisasi pasar). Akhirnya harga – harga di pasaran menjadi dinamis, fluktuatif, dan cenderung banyak dipermainkan.

Peran pemerintah dibutuhkan melalui penguatan landasan hukum tentang tugas dan fungsi Bulog. Negara harus berdaulat, ketahanan pangan harus terpenuhi, masyarakat bisa hidup layak, dengan begitu kita akan menyongsong Indonesia masa depan yang lebih sejahtera.

Oleh: Rizal Prakosa

TINGGALKAN BALASAN