Jaga Kedamaian Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Pancasila

Forum silaturahmi antara gubernur Kalteng dengan FKUB Provinsi Kalteng [sumber: FA/SN]

Palangka Raya, Semarak.News –  Menanggapi berbagai macam pro dan kontra yang ada di masyarakat terhadap kasus penistaan agama oleh gubernur non aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa “Ahok”, sejumlah perwakilan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat lintas agama, mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat serta kepemudaan yang tergabung dalam “Forum Silaturahmi Masyarakat Kalteng” mengadakan diskusi guna membahas resiko perpecahan persatuan bangsa di Prov. Kalteng.

“Seluruh elemen masyarakat Kalteng perlu melakukan langkah antisipasi, jangan sampai kekondusifan wilayah Kalteng terganggu hanya karena isu yang berasal dari Jakarta, terlebih lagi jika isu tersebut ditunggangi oleh tokoh kepentingan, baik politik maupun pihak yang ingin memecah belah bangsa,” ujar Direktur Intelkam Polda Kalteng Kombes Pol Agus Rahendra.

“Salah satu penyebab meluasnya dugaan penistaan agama oleh Ahok adalah adanya isu rencana ABI III yang digalakkan oleh sejumlah ormas berkepentingan dengan memanfatkan perkembangan IT yang sangat pesat,” lanjutnya.

Upaya Antisipasi dini terhadap potensi kerawanan di masyarakat juga disampaikan pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalteng dalam diskusi tersebut.

“Isu kerawanan ABI III tidak menutup kemungkinan juga sampai ke masyarakat Kalteng, oleh sebab itu diharapkan masyarakat Kalteng dapat bijaksana dalam memilih informasi yang masuk serta tidak gampang terprovokasi oleh banyaknya isu yang beredar khususnya isu yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa,” ujar anggota FKUB Kalteng Ridwan Syahrani.

“Masyarakat Kalteng adalah masyarakat yang cinta damai dan menjunjung tinggi Pancasila sesuai dengan semboyan Bumi Pancasila yang menjadi slogan khas Provinsi Kalteng selama ini,” lanjutnya.

Pada pertemuan tersebut, forum silaturahmi tersebut juga berhasil merumuskan beberapa butir kesepakatan dan pernyataan sikap bersama yang kemudian ditandatangani oleh semua peserta forum silaturahmi.

Terdapat 4 poin pernyataan sikap, antara lain:

  1. Menjunjung tinggi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Menolak isu SARA untuk memecah belah persatuan dan mendukung terciptanya kondusifitas di Provinsi Kalimantan Tengah.
  3. Menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keamanan masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.
  4. Menjaga dan memelihara Kalteng sebagai Bumi Pancasila dengan falsafah.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran terkait dukungannya terhadap upaya mempertahankan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di Provinsi Kalteng.

“Kami tidak akan rela apabila ada pihak-pihak yang berupaya merobek persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin dengan baik selama ini. Saya Sugianto Sabran selaku Gubernur Kalteng akan berada pada barisan terdepan menghadapi upaya melemahkan kesatuan dan persatuan bangsa khususnya di wilayah Kalteng,” tegas Sugianto Sabran. (FA)

TINGGALKAN BALASAN