Semangat Pemuda Dalam Pilkada Dengan Menjunjung Tinggi Bhinneka Tunggal Ika

Tepat 88 tahun yang lalu, kita sebagai bangsa Indonesia telah melalui suatu peristiwa penting yang bernama “Sumpah Pemuda”. Pada tanggal 28 Oktober 1928, di jalan Kramat Raya 106, Jakarta Pusat telah lahir sebuah gagasan besar yang seharusnya telah membentuk kehidupan bangsa Indonesia yang lebih baik saat ini. Saat itu, sebuah pertemuan yang dinamakan Kongres Pemuda II digelar. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan-perwakilan tiap daerah dan dari berbagai latar belakang golongan yang berbeda-beda. Bagi para generasi muda, apa yang ada dalam benak kalian ketika kata-kata pemuda begitu kerap disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masa depan bangsa ? Belajar dari Sumpah Pemuda, ada catatan sejarah yang sangat berharga di dalamnya. Butir-butir dalam Sumpah Pemuda itu tidak hanya semata-mata disusun untuk menjadi hasil yang membantu kaum muda menjawab kebutuhan kemerdekaan dari penjajahan saat itu. Melainkan lebih dari itu, Sumpah Pemuda telah menjadi spirit yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda itu. Suatu spirit yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita. Yang kemudian disatukan dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia.

Perjuangan generasi penerus antara lain :

  1. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mengapa?, karena wilayah itu adalah Tanah Air Indonesia di mana Bangsa Indonesia berada, negara adalah wadah/sarana untuk menjadikan masyarakat/bangsa Indonesia mencapai adil dan makmur.
  2. Membenahi luka kejiwaan (mental) berbangsa yang ada sejak era pra-kemerdekaan, yang mana dulu para pahlawan berjuang mendapatkan kemerdekaan negara Indonesia dari para penjajah, namun saat ini kita sebagai pemuda penerus bangsa berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita jangan sampai kekayaan negara kita diambil oleh negara lain.
  3. Mengisi kemerdekaan, mencerdaskan Sumber Daya Manusia Indonesia (human investment), membangun infrastruktur untuk kegiatan kehidupan seluruh rakyat, menjaga dan mengelola Sumber Daya Alam sesuai dengan amanat UUD 45.

Sebagai pemuda yang cinta akan tanah air ini, kita sepatutnya untuk mendukung segala bentuk kebijakan dan peraturan pemerintah, salah satunya adalah pesta demokrasi untuk pemilihan Kepala Negara (Presiden), Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota). Tahun 2017 mendatang akan dilaksanakannya pesta demokrasi di beberapa provinsi dan DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang ikut andil dalam meramaikan perta demokrasi tersebut.

Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (Pilgub Jakarta 2017) akan dilaksanakan pada 15 Februari 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari jadwal pemilihan periode sebelumnya, yaitu 11 Juli karena mengikuti jadwal pilkada serentak gelombang kedua pada 2017. Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Calon independen dapat mengajukan diri jika mereka telah mengumpulkan setidaknya 532.213 tanda tangan dari penduduk sebagai dukungan untuk mendaftarkan pencalonan mereka ke Komisi Pemilihan Umum.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno.

Membicarakan soal Ahok, banyak hal yang bisa dibahas. Terutama setelah PDIP Selasa malam 20 September 2016 memastikan dukungannya. Ahok dan Saiful Djarot calon PDIP dalam Pilkada Pebruari 2017. Tetapi yang cukup dan bahkan mungkin paling menarik adalah membicarakan isu SARA yang menempel pada diri Ahok. Mengapa Ahok mendapat penolakan yang cukup kuat dari kelompok Islam ? Betulkah kelompok Islam menolaknya karena Ahok pemeluk Kristen dan keturunan Tionghoa ? Pertanyaan ini tentu saja menggoda. Karena kalau begitu keadaannya, berarti Indonesia belum bisa disebut sebagai Negara Pancasila, negara heterogen yang tidak mempersoalkan perbedaan agama, suka dan lain-lainnya, dan Pancasila sebagai Dasar Negara, sudah diterima melalui Sidang Umum MPR RI Maret 1978. Jadi mestinya, setelah 38 tahun, masalah SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) tidak lagi mengemuka seperti sekarang.

Memang penolakan oleh kelompok Islam terhadap Ahok masih bisa diperdebatkan. Bahwa tidak semua umat Islam bersikap menolak. Kelompok Islam itu lebih dilabelkan sebagai sebuah pembeda, penamaan sebuah kelompok di antara sebuah kelompok-kelompok yang besar. Karena buktinya, empat partai yang mendukung Ahok untuk maju dalam Pilkada 2017, dipimpin oleh politisi yang semuanya beragama Islam. Megawati Soekarnoputri (PDIP), Setyo Novanto (Golkar), Surya Paloh (Nasdem) dan Wiranto (Hanura), mereka semua pemeluk Islam.

Dalam kesempatan ini yang akan dibahas bukan patut tidaknya Ahok menjadi Gubernur DKI kembali. Melainkan untuk menegaskan, penolakan oleh kelompok Islam terhadap Ahok sejatinya juga eksis di kalangan lainnya. Perbedaan lain, juga terletak pada pemilihan tema dan cara berargumentasi. kelompok non-Islam dan Nasionalis terkesan lebih berhati-hati. Kelompok ini tidak agresif dan vokal, sehingga seolah-olah tidak ada kelompok lain yang menolak Ahok, kecuali kelompok Islam. Kasus semakin membesar tatkala Ahok dalam ceramahnya di Pulau Seribu mencantumkan salah satu surat dalam Al-Qur’an, yaitu surat Al-Maidah ayat 51 yang isinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin (mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Sebelumnya provokasi-provokasi dari kelompok Islam untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia melalui beberapa media agar tidak memilih Ahok sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta 2017 sudah memperburuk situasi untuk keamanan Pilkada mendatang, ditambah lagi Ahok mengutarakan surat Al-Maida tersebut, para kelompok Islam semakin merasa dilawan oleh salah satu calon gubernur tersebut. Mereka akhirnya mengerahkan dan mempengaruhi massa untuk memprotes Ahok dan menuntut pihak aparat keamanan agar menahan Ahok karena telah melecehkan agama Islam.

Tindakan yang dilakukan oleh kelompok Islam tersebut membuat kondisi pelaksanaan Pilkada DKI 2017 mendatang semakin tidak kondusif. Hal demikian akan dapat dimanfaatkan oleh beberapa kelompok penolak Ahok untuk lebih memprovokasi agar menguntungkan salah satu pihak. Disini tidak ada berpihak kepada salah satu calon, melainkan untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman menjelang Pilkada 2017 mendatang di seluruh Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara demokratis dengan berideologikan pancasila dan mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika “Berbeda-beda tapi tetap satu jua”, dan barang siapa saja yang tinggal di Indonesia harus mentaati segala jenis peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di Indonesia pemeluk agama Islam yang lebih mayoritas dibandingkan agama lainnya. Islam sejatinya adalah agama yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan dan ketenteraman bagi semua makhluknya. Tidak ada satupun ajaran di dalamnya yang,mengajarkan kepada umatnya untuk membenci dan melukai makhluk lain, kalaupun ada, itu adalah bagian kecil dari salah satu upaya pemecahan masalah yang dilakukan umatnya dan bukan ajarannya. Kitab suci Al Qur’an dan Sunah rasul diyakini oleh umat Islam sebagai sumber utama dalam memecahkan semua persoalan yang ada. Keyakinan ini adakalanya bisa menjadi obat penenang dan bisa juga menjadi alasan untuk merugikan pihak lain, semua itu tergantung dari umatnya dalam memahami isi kitab suci (Al-Qur’an) ataupun sunah Nabi.

Kalau kita mau jujur, Islam dalam sejarahnya seringkali melahirkan peperangan dan pertumpahan darah. di mulai dari peristiwa Qabil dan habil, perebutan kekuasaan pada masa sahabat, tabi’in dan mungkin hingga sekarang (tragedy bom bali, semanggi, dan hotel ritz calton), label peperangan, pertumpahan darah, kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan seakan-akan masih terpatri kuat. Semua ini terjadi adalah akibat dari ulah oknum umat Islam yang seenaknya dan semena-mena dalam memahami ajaran yang ada. Akibatnya adalah pandangan buruk yang dimunculkan masyarakat lain terhadap Islam. Dari sekian banyak kasus yang melahirkan pandangan buruk terhadap Islam, hal ini tidak hanya disebabkan kesalah fahaman dalam memahami ajaran agama, setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan Radikalisme Islam di Indonesia.

Pertama, faktor internal. Dalam konteks ini, munculnya reaksi kalangan Muslim, yang pada prakteknya tidak jarang menampakkan wajah Islam yang “bengis”, intoleran disebabkan adanya pressing politik dari pemerintah. Biasanya persoalan agama kalau sudah ditunggangi oleh kepentingan politik dan kekeuasaan, agama tidak lagi menjadi sakral, agama seringkali dijadikan alasan kebenaran untuk melampiaskan hawa nafsu. Selain itu Islam sebagai sebuah tatanan nilai universal sering tidak mendapatkan ruang cukup untuk berekspresi dalam bidang politik. Bahkan dalam tataran tertentu termarjinalkan. Kondisi ini melahirkan ironi, sebab Muslim merupakan mayoritas di negeri ini. Kekesalan ini akhirnya membuncah dan mendapatkan momennya pada era reformasi. Seperti disebut di atas, reaksi ini tidak jarang bersifat radikal.

Kedua, faktor eksternal. Hal ini terkait dengan proses globalisasi. Proses globalisasi meniscayakan adanya interaksi sosial-budaya dalam skala yang luas. Dalam konteks ini, Islam sebagai tatanan nilai dihadapkan dengan tatanan nilai-nilai modern, yang pada titik tertentu bukan saja tidak selaras dengan nilai-nilai yang diusung Islam, tapi juga berseberangan secara diametral. Akhirnya, proses interaksi global ini menjadi sebuah kontestasi kekuatan, di mana satu sama lain saling memengaruhi bahkan “meniadakan”.

Kondisi ini telah menyebabkan sebagian Muslim memberikan reaksi yang kurang proporsional. Mereka bersikukuh dengan nilai Islam, seraya memberikan “perlawanan” yang sifatnya anarkhis. Sikap sebagian Muslim seperti ini kemudian diidentifikasi sebagai  gerakan radikal. Kemunculan gerakan Radikal ini kemudian menimbulkan wacana radikalisme yang dipahami sebagai aliran Islam garis keras di Indonesia. Maka dari itu untuk membendung penyebaran paham radikal dan terorisme, antara lain dengan semangat menjalankan nilai-nilai Pancasila yang terbukti sudah menjadi alat pemersatu bangsa. Dengan semangat Pancasila marilah kita rapatkan barisan untuk membendung paham radikalisme dan terorisme demi keutuhan NKRI dan kedamaian di dunia.

Membendung upaya propaganda paham radikal juga dapat melalui media. Peran media menjadi hal yang penting sebagai respon dalam menghadapi ancaman asimetris, mempunyai peranan sangat strategis dan efektif yang dapat mempengaruhi, baik situasi nasional, regional maupun internasional diberbagai bidang. Kekuatan media dapat dijadikan alat untuk merubah persepsi, opini dan kontrol sosial yang mengarah kepada kebijakan publik.

Persepsi dan nilai-nilai yang disampaikan oleh media massa sering kali dianggap sebagai persepsi masyarakat secara keseluruhan. Semakin sering berita tersebut muncul, maka akan semakin besar pengaruh yang akan didapatkan. Melalui berita-berita yang disiarkan, secara tidak langsung telah memberikan referensi kepada masyarakat untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk dalam hal pemberantasan terorisme.

Upaya untuk membendung paham radikal tidak akan berdampak signifikan tanpa bantuan media, baik cetak, elektronik maupun online, karena tanpa kehadiran media, himbauan, fatwa, peringatan dan pemikiran pemangku kepentingan tidak akan ter ekspose ke publik hanya terbatas dikalangan mereka. Media massa merupakan elemen integral dan penting dari masyarakat lokal, nasional, regional, maupun global untuk menyediakan berbagai kebutuhan informsasi bagi masyarakat.

Karenanya dalam mengatasi akar terorisme yang bermotif ideologis, doktrinal, serta penyebarannya yang bervariasi, sinergitas lembaga aparat keamanan dibantu dengan peran berbagai pihak, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh politik, tokoh agama, dan kontribusi dari media sangat diperlukan agar paham radikalisme dan terorisme di masyarakat tidak berkembang menjadi kekuatan yang dapat memecah NKRI.

 

Penulis: Hans

TINGGALKAN BALASAN