Seluruh Komponen Harus Lebih Bersinergi dalam Penanganan TPPO di NTT

250 orang TKI dideportasi dari Malaysia [Sumber: sp.beritasatu.com]

Kupang, Semarak.News – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terus berupaya melakukan pencegahan terhadap aksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan peningkatan koordinasi dengan instansi ataupun pihak-pihak terkait.

Sementara itu, jumlah perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTT mencapai 91 perusahaan.
“Ada sekitar 91 perusahaan, dari jumlah itu ada 3 kantor pusat dan 88 kantor cabang. 51 perusahaan aktif dan 40 perusahaan tidak aktif,” ujar Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Provinsi NTT, Thomas Suban Hoda, ST di ruangannya, Senin (19/9).

Para calon TKI yang akan bekerja di luar negeri harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Persyaratan ini menjadi alat pelindung mereka selama menjadi TKI, sehingga apabila timbul masalah di kemudian hari dapat dibantu oleh pemerintah.

“Syarat bekerja di luar negeri itu harus berumur di atas 18 tahun, memiliki KTP asli, memiliki keterampilan yang dibuktikan dengan sertifikat, sehat jasmani dan mental, dan sebagainya. Kemudian petugas akan melakukan seleksi dan memastikan perlindungan selama menjadi TKI,” tambahnya.

Disnakertrans Provinsi NTT juga membentuk tim satgas yang bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait untuk mencegah upaya-upaya pemberangkatan tenaga kerja secara ilegal. Sejak 1 Juli 2016, hampir setiap hari tim satgas melakukan penggagalan keberangkatan calon TKI ilegal di posko Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau.
“Kami bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan pencegahan di bandara dan pelabuhan. Hampir setiap hari petugas di bandara melakukan penggagalan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya menilai perlunya pengawasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi NTT di bandara serta pelabuhan. Mengingat tidak sedikit calon TKI ilegal yang menggunakan KTP palsu untuk berangkat ke luar negeri.

“Setelah dilakukan konfirmasi, diketahui bahwa KTP yang digunakan merupakan buatan seorang oknum petugas. Harapannya ada bantuan petugas yang bertugas dalam masalah identitas untuk melakukan verifikasi keaslian di bandara dan pelabuhan,” tuturnya.

Upaya lain yang dilakukan Disnakertrans Provinsi NTT adalah dengan melakukan sosialisasi terhadap tokoh masyarakat dan aparatur tingkat kecamatan serta desa. Dengan demikian, diharapkan timbul kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran sebagai calon TKI secara prosedural. Sehingga pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan bantuan serta perlindungan terhadap para TKI di luar negeri.

“Kita rencananya melakukan sosialisasi di tingkat yang melibatkan aparatur kecamatan, desa, dan dihadiri oleh tokoh masyarakat,” ujarnya.¬†Pihaknya menilai akar permasalahan dari maraknya aksi TPPO di wilayah NTT adalah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mencari alternatif untuk meningkatkan taraf hidup dengan bekerja sebagai TKI di Malaysia. Namun, timbul permasalahan akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri secara prosedural.

“Masalah utama adalah ekonomi, banyak orang yang tidak ingin bekerja di sini. Padahal banyak tanah kosong yang bisa diolah dengan baik,” tambahnya.

TPPO telah menjadi fokus pemerintah untuk segera ditanggulangi. Dengan demikian setiap komponen masyarakat perlu bertindak secara proaktif untuk mencegah terjadinya TPPO di wilayahnya. Tidak hanya mengandalkan pemerintah dan tim satgas, namun juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan tersebut. Selain itu, kewenangan Disnakertrans Provinsi NTT yang hanya dapat melakukan upaya pencegahan tenaga kerja non-prosedural membuat kasus TPPO masih terus marak terjadi.(ADH)

TINGGALKAN BALASAN