Walikota Banjarbaru membuka Musrenbang RKPD (Musyawarah Rencana Pembangunan-Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2019

[sumber: semaraknews]

Banjarbaru, Semarak.news – Walikota Banjarbaru membuka Musrenbang RKPD (Musyawarah Rencana Pembangunan-Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun 2019. Dalam Musrenbang hari ini (9/4) mengambil tema “Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur dan SDM untuk Mendukung Daya Saing Sektor Pariwisata sebagai Penggerak Perekonomian”.

Dalam sambutannya Nadjmi mengatakan maksud Musrenbang RKPD tahun 2019 ini membahas prioritas permasalahan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD dalam rangka penyusunan dan pemutakhiran rancangan senja SKPD dan rancangan RKPD. Pada dasarnya  merupakan proses perencanaan lanjutan dari Forum SKPD/Forum Gabungan SKPD. Kemudian pemilihan tema ini karena dari pihak pemko sudah menggenjot khususnya bagian pariwisata namun belum mampu meningkatkan sektor perekonomian.

Kemudian Walikota Banjarbaru yang telah menjabat selama kurang lebih 2 tahun ini menambahkan bahwa IPM Kota Banjarbaru adalah yang tertinggi di Kalimantan Selatan.

“IPM Kota Banjarbaru tertinggi di Kalsel yakni 77,96 (2016). Selanjutnya ditargetkan menjadi 78 (2017)”, ujar Nadjmi.

Selain itu pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalimantan Selatan juga diraih Kota Banjarbaru dengan indeks 6,95.

“Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kalsel yakni 6,95. Selanjutnya ditargetkan menjadi 6,97 (2017)”, tambahnya.

Namun ditengah tingginya IPM dan pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan juga meningkat. Hal ini tentu sangat aneh.

“IPM dan pertumbuhan ekonomi meningkat, standar kemiskinan juga meningkat. Hal ini disebabkan karena indikator dalam pengukuran tingkat kemiskinan di Banjarbaru berbeda. Di Kota Banjarbaru standarnya tinggi yakni sekitar Rp 505 ribu”, ujarnya.

Kepala Dinas Bappeda Provinsi berhalangan hadir kemudian diwakilkan oleh Hanifah Dwi Nirwana Kabid Infrastruktur dan Lingkungan Hidup. Dalam paparannya Hanifah menerangkan tentang penggunaan pendekatan money follow program dalam menyusun RKPD 2019. Selain itu bersifat inklusif dan dengan pendekatan pengarusutamaan gender.

TINGGALKAN BALASAN