Palembang, Semarak.news – Isu pemanfaatan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) di Provinsi Sumatera Selatan kian mengkhawatirkan. Pasalnya, pemanfaatan lahan dan SDA tersebut semakin meluas dan justru terjadi di kawasan hutan lindung yang sejatinya tidak diperkenankan untuk memanfaatkan kawasan tersebut untuk kepentingan perusahaan. Dengan adanya pemanfaatan tersebut, maka Pilar Nusantara (Pinus) Sumsel, Walhi Sumsel, dan komunitas CSO Sumsel menggelar acara konferensi pers terkait Rencana Aksi dengan tema “Selamatkan SDA Sumsel dari Cengkraman Koruptor”. Dalam kegiatan ini, Rabin Ibnu Zaenal (Direktur Pinus Sumsel) mengatakan bahwa rencana aksi tersebut akan dilakukan pada empat sektor, yakni perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan dan kelautan. Namun, dalam hal ini lebih difokuskan pada sektor perkebunan dan kehutanan agar lebih dapat berguna untuk masyarakat.

“Rencana aksi ini nantinya akan dilaksanakan untuk empat sektor utama yang meliputi perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan perikanan kelautan, yang mana harus dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan SDA di dalamnya agar dapat bermanfaat untuk masyarakat dan tidak dimanfaatkan oleh elit ekonomi.” ucap Rabin saat membuka acara.

Ia juga menuturkan rencana aksi tersebut sekaligus bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat kepada KPK untuk dapat memberikan masukan mengenai tindakan tegas yang diberikan kepada pelaku korupsi pemanfaatan lahan dan SDA tersebut.

“Acara ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bahan masukan kepada KPK dalam melakukan upaya penindakan terhadap tersangka korupsi.” ujar Rabin.

Pada sektor kehutanan, sesuai dengan SK Menteri nomor 866 tahun 2014 tentang Penunjukan Kawasan Kehutanan yang meliputi hutan produksi, hutan lindung, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, suaka margasatwa, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam, di dalamnya terdapat banyak perkebunan atau perusahaan yg masih ada di dalam kawasan tersebut yang seharusnya tidak boleh ada di sana. hal tersebut disampaikan oleh Haerul Sobri atau yang akrab disebut Eep selaku Direktur Walhi Sumsel

“Sesuai dengan SK Menteri no.866 tahun 2014, disebutkan kawasan kehutanan meliputi hutan produksi, hutan lindung, hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, suaka margasatwa, taman nasional, taman nasional laut, taman wisata alam,  seharusnya tidak boleh ada perusahaan yang mendirikan usaha di tengah-tengah kawasan tersebut”.

Eep menyayangkan keberadaan perusahaan yang ada di dalam taman nasional dan hutan lindung seperti yang dilakukan oleh PTPN 7, dan 115 perusahaan lainnya. Selama ini, sudah ada 2 perusahaan yang didatangi oleh KPK, namun belum ada tindaklanjutnya hingga sekarang. Pihaknya berharap agar pada kesempatan kali ini KPK dapat mendindak tegas pelaku usaha tersebut. Di samping itu, ia juga menolak adanya restorasi lahan gambut yang bertolak belaksng dengan reforma agraria.

Aidil Fitri yang merupakan Direktur LSM Hutan Kita Institut (HAKI)) menambahkan terkait upaya pemerintah dalam mengatasi penyelamatan SDA dengan memberikan fasilitas landswap atau lahan pengganti justru mengkhawatirkan, hal ini dikarenakan akan terjadi pembukaan baru terhadap konsesi seperti adanya lahan mineral yang dapat menyuburkan kembali praktik transaksional SDA

“Dalam upaya mengatasi penyelamatan SDA dan hutan, pemerintah mengambil langkah dengan memberikan fasilitas landswap yang justru kurang tepat, karena dengan landswapp maka akan dikhawatirkan terjadi pembukaan baru terhadap konsesi, seperti adanya lahan mineral yang berpotensi menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan lokal sehingga dapat menyuburkan praktik transaksional SDA terutama di tahun politik ini”. sambung Aidil.

Dengan adanya acara konferensi pers ini masyarakat mengharapkan adanya kerjasama antara Walhi, Pinus dan komunitas CSO Sumsel dengan pemerintah daerah untuk mengelola usaha perbaikan dan perlindungan SDA. Rencananya, akan diadakan MoU dengan KPK terkait rencana aksi ini yang dilakukan pada tanggal 4 April 2018.

TINGGALKAN BALASAN