UU MD3 Dan RKUHP Adalah Solusi Perlindungan Untuk Kebebasan Penguasa?

Jakarta, Semarak.news – Pertanyaan demi pertanyaan kembali muncul di benak masyarakat Indonesia karena Presiden tidak menandatangani UU MD3 hingga batas UU tersebut otomatis sah setelah 30 hari kesepakatan DPR.

Bukankah jika UU tersebut telah disepakati pihak DPR artinya Presiden secara normatif juga sudah menyetujui? Lalu mengapa tidak tanda tangan?

Pemikiran tersebut yang menjadi awal diadakannya dialog publik yang bertema “Ancaman Demokrasi Dibalik UU MD3 dan RKUHP Penghinaan Presiden” kemarin (25/3/2018). Bertempat di Warkop Jaya Abadi agar suasana lebih santai, Eksekutif Komisariat Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (E.Kom LMND) UMI mengundang ketua umum PMII UMI, HMI UMI, dan UKM UPPM UMI untuk menjadi pembicara.

Pada kesempatan tersebut ada celetukan dari Bendahara Umum UKPPM UMI, Mirayanti Amin bahwa DPR “sok mengeksklusifkan diri” padahal kedudukannya sama dengan rakyat di mata hukum.

“Apa bedanya saat ini dengan orde baru kalau rakyat tidak bebas menyuarakan pendapat? Sama saja otoriter” ujar Ketua E.KOM LMND UMI, Aldi Ardiansyah. Menurutnya, jika ditelisik lebih dalam, DPR mengajukan UU MD3 berdasar motif ekonomi. “Ada salah satu pasal di dalam UU MD3 yang luput dari pembahasan masyarakat selama ini yaitu persoalan mengharuskan pimpinan pengelolaan dana APBN untuk melakukan pelaporan dana APBN terhadap ketua DPR RI dan 5 fraksi sebelum dilanjutkan kepada fraksi-fraksi lain. Hal ini menimbulkan kesan pembukaan ruang untuk lahirnya TIPIKOR dalam tubuh elit. Di samping itu, ada unsur keserakahan jabatan yang dapat kita lihat dari adanya penambahan kursi untuk masing-masing pimpinan MPR, DPR, DPD yang tercantum dalam UU MD3 yang disebut dengan istilah “diberikan” bukan “dipilih”, ” lanjutnya.

Selain itu, Ketua PMII UMI, Fajar Rakasiwi berpandangan bahwa UU MD3 dan RKUHP penghinaan presiden secara tidak langsung menjadi tembok penghalang kritik antara rakyat dengan perwakilannya yang berarti demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, padahal 90% dari instrumen kedaulatan demokrasi adalah rakyat.
Modal yang harus dipunyai suatu negara dalam berdemokrasi antara lain rasionalitas manusia berpikir, moralitas pendidikan, serta modalitas yang sudah terjamin.

Hal serupa juga diungkapkan Ketua Korkom HMI UMI, Abdul Risal S, “Indonesia dibangun dengan kondisi ekonomi yang masih labil sehingga menjadi salah satu penyebab demokrasi masih gagal berjalan, konflik horizontal semakin bertambah dengan hadirnya UU MD3 dan RKUHP penghinaan Presiden”.

Terlebih meskipun UU MD3 sudah berlaku, mayoritas masyarakat belum paham makna detail dari UU tersebut, sehingga dikhawatirkan akan terjadi apresepsi antara masyarakat dengan penegak hukum yang berujung pada kriminalisasi salah satu pihak.

Pada tahun 2045 Indonesia akan mengalami bonus demografi sehingga mau tidak mau harus mempersiapkan diri dari segi SDM. Sedangkan keadaan saat ini dimana salah satu syarat demokrasi yang belum terpenuhi yaitu belum rasional dan modernnya rakyat Indonesia membuat Indonesia harus sedikit bekerja keras untuk menyiapkan diri.
Namun disamping itu Indonesia patut berbangga karena menjadi salah satu dari dua negara yang siap menghadapi bonus demografi secara SDA selain Brazil.

TINGGALKAN BALASAN