Tolak UU MD3: Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Kupang Rusuh !

dok/Semaraknews

Kupang,Semarak.news – Polemik penolakan UU MD3 yang dianggap menjadikan lembaga pemerintah (MPR, DPR, DPRD, dan DPD) ini memiliki imunitas hukum dan anti kritik masih menghantui beberapa elemen organisasi menolak keras adanya UU tersebut. Seperti di Kupang (26/03/2018) Aksi Penolakan UU MD3 dilakukan oleh Aliansi Pemuda Penegak Demokrasi Cipayung Plus Kupang antara lain HMI, PMKRI, PMII, IMM, IPPB, Permasku, Imala, Kemahnuri, Imani dan HMI diawali dengan aksi longmarch dari Universitas Undana Lama hingga Gedung DPRD Provinsi NTT.

Ketua Presidium PMKRI Cabang Kupang Markus Gani, SIP selaku pemimpin aksi mengatakan  “Kami Menolak dengan keras pengesahan UU MD3 yang menurut pengkajian kami khususnya Pasal 73, 122, 245, yang dinilai telah mencederai asas demokrasi sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf F.” tandasnya

tuntutan yang digemakan tertuang dalam spanduk yang dibawa massa yakni menolak revisi UU MD3 No. 17 Tahun 2014, menolak kriminalisasi kebebasan demokrasi, mendesak DPRD menandatangani petisi tolak UU MD3 bersama Aliansi Plus Cipayung Kota Kupang, menolak pemberlakuan Pasal 73, Pasal 122 huruf K dan Pasa 245 yang menunjukkan DPR anti terhadap kritik serta hak imunitas yang justru melindungi DPR dari jeratan hukum, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera mengakomodir gugatan Yudicial Review yang telah didaftar oleh kelompok atau perseorangan guna mencabut pasal- pasal yang termuat dalam UU MD3, dan mendesak Presiden R.I untuk mengeluarkan Perpu mengganti revisi UU MD3.

Namun, disayangkan aksi menjadi rusuh ketika mahasiswa hendak memasuki gedung DPRD untuk mengecek Ketua DPRD ada digedung atau tidak. Pihak kepolisian menghalangi massa masuk ke gedung sehingga terjadilah aksi saling dorong hingga pembakaran ban. Pihak kepolisian mencoba melakukan pemadaman aksi pembakaran ban namun dihalangi oleh mahasiswa hingga akhirnya semakin ricuh. Polisi terpaksa menembakan gas air mata untuk membubarkan massa ricuh tersebut.

Terdapat sekitar 3 korban dari mahasiswa akibat kontak fisik dengan pihak kepolisian. Hingga memicu aksi dilanjutkan dipolda NTT untuk menuntut polisi yang telah melakukan tindak intimidasi yang represif. (RA)

 

TINGGALKAN BALASAN