Surabaya, Semarak.News– Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menindaklanjuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FSPMI untuk melakukan Gelombang Aksi Buruh terkait PP No 78 Tahun 2015.

Ratusan buruh yang tergabung dalam FSPMI berkumpul pukul 13.00 WIB didepan Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya. Massa aksi ini menuntut akan adanya realisasi janji dari Pakde Karwo ( Gubernur Jawa Timur aktif) tentang UMSK (Upah minimum Sektoral Kabupaten/Kota), Disvaritas UMK dan Pergub Tahun 2016 untuk penentuan UMP pada tahun 2019 nanti.

Isu dan tuntutan yang dibawa oleh massa aksi hari ini antara lain :
  1. Tolak kenaikan upah minimum tahun 2019 sebesar 8,03%.
  2. Naikkan upah minimum tahun 2019 sebesar 20 – 25%.
  3. Tolak PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
Banyak hal yang disuarakan oleh massa aksi, yang mengatakan bahwa peningkatan 8,03% hanyalah sebatas penyesuaian terhadap inflasi, yang secara tidak langsung tidak menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat kesejahteraan buruh. Selain itu massa aksi menyatakan keluh kesahnya terkait tidak adanya Jamkesda dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Massa Buruh Jatim tolak PP 78 tahun 2015, Sumber: Pribadi

Berdasarakan Surat Edaran dari Mentri Ketenagakerjaan terkait peningkatan Upah pada tahun 2019 hanya sebesar 8,03% saja, Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan lonjakan harga yang terjadi di Jawa Timur.

Berbeda dengan hasil survei terhadap 60 poin Kebutuhan Hidup Layak (KHL), peningkatan upah sebesar 8,03% tersebut tidak komperhensif . Ditambah dengan beban buruh yang sudah berkeluarga hal tersebut tentu saja tidak komperhensif dan tidak signifikan meningkatkan taraf kesejahteraan para Buruh.

Dilihat dari realitas yang ada, untuk lonjakan harga Bahan Pokok saat ini mencapai 20%-25% daripada besarnya angka kenaikan upah yang ditentukan oleh pemerintah pusat.

“Selama upah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat masih diputuskan berdasarkan rumusan PP 78 tahun 2015, maka kami buruh dan pekerja yang ada di Jawa Timur akan terus melakukan perlawanan.” Ujar Choirul Anam, salah satu orator asal FSPMI Sidoarjo.

Setelah melakukan Audiensi, Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya akan menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Gubernur dan dinas terkait. Dan dalam waktu dekat akan mendesak segera menyelesaikan Revisi Pergub tahun 2016.

LEAVE A REPLY