Medan, Semarak.News. Pemberhentian dengan tidak hormat Drs. Fonaha Zega, M.Ap (FZ) sebagai PNS dan jabatan Plt. Sekretaris Daerah Nias Utara masih dinantikan oleh kalangan masyarakat. FZ yang sebelumnya telah disampaikan merupakan mantan terpidana koruptor yang telah menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan, masih juga belum diberhentikan oleh Bupati Nias Utara, M.Ingati Nazara. Sesuai peratutan yang berlaku, FZ seharusnya telah dinon-aktifkan sebagai PNS sejak tahun 2013. Akan tetapi hingga saat ini belum juga muncul surat pemecatan dari Bupati Nias Utara.M. Ingati Nazara mengatakan, “hal ini sudah melalui proses yang sangat panjang tahap pengurusannya, dan akan segera direkomendasikan untuk pemberhentian dengan tidak hormat kepada beliau”. Setelah menunda sekitar tiga bulan, setelah surat rekomendasi pemecatan dari KASN, Bupati Nias Utara berjanji akan mengambil langkah sesuai hukum dan prosedur yang ditetapkan.

Tindakan dari Bupati Nisut yang terkesan lambat dalam mengambil keputusan, membuat masyarakat penasaran dan heran, apa yang menjadi dasar seorang Bupati sangat enggan seolah takut untuk menindak FZ, yang sudah jelas tercantum dalam peratutan ASN. Walaupun tidak rahasia umum lagi, bahwa FZ telah membantu Bupati saat memenangkan Pilkada tempo itu, namun apakah sampai segitunya ketakutan janji politik Bupati Nias Utara. Hal tersebut disampaikan oleh salah seorang warga Kec. Lahewa yang juga ikut sebagai Timses Bupati saat pilkada.

Saat adanya rapat terbatas antara pimpinan SKPD/ OPD Nias Utara di Lotu (Senin,5/03/2018), FZ mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 7 Maret 2018. Kemudian Inspektur Kab.Nias Utara, Tolanaso Gea saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan, “Mari kita tunggu saja, dan yang jelas segala kerugian negara harus dikembalikan serta Tunjangan Ganti Rugi (TGR) saat kasus kemarin harus dilunasi”. Informasi yang diperoleh oleh Semarak.News, bahwa FZ selama menjalani proses hukuman pidananya, ada hal yang belum terpenuhi yaitu pembayaran TGR ke negara. Disampng belum membayar TGR, seharusnya FZ tidak lagi menerima gaji,dll setelah tanggal pemecatan yang ditentukan yaitu Agustus 2013 yang lalu. Diharapkan bagi Inspektorat Nias Utara harap mengkaji persoalan tersebut dan melaporkannya ke bagian audit keuangan negara mungkin ke BPK yang infonya sedang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Nias Utara.

Masyarakat Nias Utara menunggu dan berhrap Bupati Nias Utara, M.Ingat Nazara segera mengambil langkah dan keputusan yang tepat dan cepat, agar masyarakat kembali percaya kepada kinerja pemerintah Kabupaten Nias Utara. [AW]

LEAVE A REPLY