Terindikasi Korupsi, FPAPJ Minta H. Zainal Abidin (Mantan Ketua DPRD Kota Jambi)...

Terindikasi Korupsi, FPAPJ Minta H. Zainal Abidin (Mantan Ketua DPRD Kota Jambi) Diperiksa

Aksi FPAPJ dan Indonesia Morality Watch sedang berorasi di depan Kantor Kejati Jambi (Sumber:Istimewa)

Jambi, Semarak.News – Forum Pemantau Anggaran Pembangunan Jambi (FPAPJ)  dan Indonesia Morality Watch pada Kamis (11/10/2018) siang tadi berdemonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi Jambi. Mereka mendesak H. Zainal Abidin (Ketua DPRD Kota Jambi) diperiksa terkait Dana Bimbingan Teknis (BIMTEK) Tahun 2012-2014 yang terindikasi ikut campur tangan terhadap kasus korupsi tersebut.

“Kami minta Kejaksaan Tinggi untuk memeriksa H. Zainal Abidin, Sebab tidak mungkin bila Rosmansyah dan Jumisar memutuskan persoalan Bimtek tanpa persetujuan dari Ketua Dewan,” kata Edi Latif, Koordinator Lapangan FPAPJ yang berorasi dengan semangat.

Rosmansyah yang dimaksud Edi adalah mantan sekretaris DPRD Kota Jambi, dan Jumisar merupakan mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Jambi.

Dalam aksi ini massa pendemo menyampaikan beberapa tuntutan dari persoalan yang ada:

  1. Meminta Kejaksaan Tinggi Jambi untuk tidak menegakkan hukum tidak tebang pilih, karena hukum adalah pedang keadilan, tidak ada yang kebal hukum,
  2. Meminta Kejaksaan Tinggi Jambi memanggil H Zainal Abidin dan para anggota DPRD Kota Jambi yang terlibat persoalan BIMTEK 2012-2014 dan tegakkan hukum yang adil,
  3. Meminta penegak hukum kalau tidak bisa adil dalam menegakkan hukum lebih baik mundur,

 

Perlu diketahui setahun lalu tim penyidik Kejati Jambi sudah menetapkan dan menahan mantan sekretaris DPRD Kota Jambi, Rosmansyah, dan mantan Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kota Jambi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan dan pengelolaan dana Bimtek DPRD Kota Jambi periode 2009-2014.

Keduanya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebesar Rp4 miliar. Dan kasusnya terungkap bahwa modus yang dilakukan keduanya adalah salah satunya kegiatan fiktif bimbingan teknis, dan penyalahgunaan anggaran berhubungan kegiatan itu.

Dalam kasus ini juga ada surat perjalanan fiktif dalam menggunakan anggaran bimtek tersebut, dengan Rosmansyah merupakan pengguna anggaran. Sedangkan Jumisar sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dalam kasus itu, kedua tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan pasal 20 tahun 2001, jo pasal 55 KUHP. (RNRP)

 

TIDAK ADA KOMENTAR

TINGGALKAN BALASAN