Manado,Semarak.News – Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Kolektif Perjuangan Rakyat Sulawesi Utara (Gerakan Kopra Sulut) menggelar aksinya di DPRD Sulut, Senin (26/11).

Aksi berlangsung sejak pagi tadi hingga sore hari, diawali dengan longmarch dari Lapangan Tikala menuju gedung DPRD Sulut. Masa aksi yang berjumlah lebih dari 200 orang tersebut, terdiri dari berbagai elemen organisasi di Sulut.

“Kopra tidak hanya hasil tani tapi juga sebagai identitas masyarakat Sulut, Bumi Nyiur Melambai. Tetapi hari ini, sebutan itu hanya menjadi penghias, slogan dan narasi-narasi kosong. Karena, kopra yang selama ini menjadi komoditas strategis tak bernilai lagi harganya saat ini,” tegas Alvian selaku pimpinan aksi.

Alvian menambahkan bahwa banyak pihak yang melempar tanggung jawab atas jatuhnya harga kopra. Koprasi dan Pemerintah Pusat hanya berprilaku pasrah. Negara harus hadir dan menunjukan keberpihakannya kepada rakyat dalam bentuk tindakan kongkrit, dengan berlandasakan Pasal 33 UUD 1945.

Anggota Dewan DPRD Sulut Billy Lombok menerima masa aksi, dan mempersilahkan masa aksi memasuki gedung DPRD. Akan tetapi, kemudian masa aksi mendapat penolakan masuk oleh Sekwan DPRD Sulut, Bartolomeus Manonutu.

Sempat terjadi kericuhan antara masa aksi dengan pihak kepolisian. Masa aksi yang meminta masuk ke gedung DPRD akhirnya dihalangi oleh pihak kepolisian, yang menyebabkan saling dorong antar kedua belah pihak.

Masa aksi yang kecewa melakukan pembakaran ban di depan kantor DPRD Prov. Sulut, sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap keputusan Sekwan.

Sumber : istimewa

Masa aksi yang terus menuntut untuk menyampaikan aspirasi di dalam gedung DPRD, akhirnya ditemui oleh Wakil Ketua DPRD Sulut, Wenny Lumentut.

“Penyampaian aspirasi harus tertib. Tuntutan aksi akan ditindaklanjuti. Masa aksi tidak perlu masuk semua ke gedung DPRD. Gubernur dan Ketua DPRD, saat ini masih memperjuangkan harga kopra tersebut. Jika tidak ditindaklanjuti masalah ini, saya siap mundur dari jabatan saya,” ucap Wenny Lumentut.

Tetap tidak terima, masa aksi bersikeras untuk meminta seluruh masa aksi memasuki gedung DPRD Sulut. Ketegangan yang terus terjadi, membuat pihak kepolisian menambah personil dan 1 buah water canon.

Ditemukan titik terang antar kedua belah pihak, dengan pembuatan dan penandatanganan Surat Keterangan Penerimaan Aspirasi. Surat Keterangan yang telah ditandatangani oleh perwakilan pihak DPRD Sulut di serahkan ke perwakilan masa aksi.

Isu surat berkaitan tentang penerimaan tuntutan oleh DPRD Sulut dan tuntutan masa aksi. Adapun isi tuntutan adalah :

1. Meminta DPRD Prov. Sulut untuk mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) Prov. Sulut agar segera menstabilkan harga KOPRA

2. Menuntut Pemda Prov. Sulut untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menetapkan harga KOPRA

3. Pemerintah harus menghadirkam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola hasi tani (kopra) sebagai bentuk industrialisasi di sektor pertanian

4. Pemerintah harus melakukan pendidikan terhadap masyarakat untuk mengkonsumsi produk lokal/daerah “seperti minyak kelapa kopra”

5. Mempertegas ekonomi bangsa dengan berdasarkan pasal 33 UUD 1945

Sempat terjadi kericuhan kembali antara masa aksi dengan pihak kepolisian, saat penyerahan surat tersebut. Masa aksi yang membakar kardus, membuat pihak kepolisian tersulut. Terjadilah aksi dorong antara masa aksi dengan kepolisian.

Masa aksi yang semakin ricuh membuat pihak kepolisian menembakan gas air mata, dan terjadi aksi kejar-kejaran. Pihak DPRD yang tidak terima, juga melakukan pengejaran kepada masa aksi.

Dalam kericuhan tersebut terdapat masa aksi yang terkena peluru gas air mata dan pukulan dari oknum pegawai DPRD Sulut.

“Waktu rusuh langsung ada yang mendatangi saya, kemudian menembakan peluru gas airmata dari jarak 15 m dan terkena kaki saya. Juga banyak teman-teman saya yang terkena pukul,” ujar salah satu masa aksi, Riko.

Diketahui masa aksi akan melakukan kembali aksi serupa, dengan menuntut realisasi tuntutan yang telah disampaikan.(SK)

LEAVE A REPLY