Sikap Represif Aparat Mewarnai Aksi PMII Surabaya dalam Menolak UU MD3

Salah Satu Massa PMII Surabaya menjadi Korban dalam Aksi Penolakan UU MD3 di Depan Gedung DPRD Kota Surabaya. [sumber: Semaraknews]

Surabaya, Semarak.news – Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) telah disahkan tepat satu minggu yang lalu. Namun, gelombang penolakan dari berbagai elemen masih terjadi. Salah satu aksi penolakan yang dilakukan oleh elemen mahasiswa terjadi di Kota Surabaya siang ini.

Massa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sejumlah 250 orang menggelar aksi unjuk rasa (AUR) di depan gedung DPRD Kota Surabaya untuk menyuarakan penolakan secara keras terhadap pengesahan UU MD3

Penyampaian orasi oleh ketua PMII Surabaya dilakukan di depan gedung DPRD Kota Surabaya secara damai agar Ketua DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP, Ir. Armuji, M.H. keluar menemui massa. Hingga pada akhirnya massa diizinkan memasuki areal gedung DPRD Kota Surabaya dan bertemu dengan ketua DPRD Kota Surabaya.

Ketua DPRD Kota Surabaya menerima massa aksi untuk menyuarakan aspirasinya. Beliau juga mengimbau agar aksi unjuk rasa (AUR) tersebut tidak diwarnai dengan aksi anarkis. Ketua DPRD Kota Surabaya juga menyarankan agar massa aksi mengaji kembali pasal demi pasal dalam UU MD3.

Namun, ketegangan terjadi saat ketua DPRD Kota Surabaya meninggalkan kerumunan massa aksi. Suasana semakin memanas dipicu oleh aksi saling dorong antara aparat kepolisian dan massa PMII yang menyebabkan satu orang massa PMII terluka.

Setelah itu, massa PMII meninggalkan gedung DPRD Kota Surabaya dan memblokade jalan Yos Sudarso yang berada tepat di depan gedung tersebut. Aksi tersebut dilakukan sebakekecewaan massa PMII terhadap aparat kepolisian.

Kekecewaan tersebut bermula dari tindakan aparat kepolisian yang bersifat represif terhadap massa PMII padahal massa telah melaksanakan aksi sesuai prosedur. Massa juga menyayangkan sikap represif aparat kepolisian karena terdapat korban dari pihak massa PMII.

Kemacetan pun tidak dapat dihindari sehingga aparat kepolisian perlu mengerahkan personelnya untuk menguraikan kemacetan.

Diwawancarai secara terpisah, ketua PMII, Fahru Rozi menyatakan aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan empat tuntutan.

“ Kami menolak keras revisi UU No. 17 Tahun 214 tentang MD3 karena sudah menyalahi amanah demokrasi, kami meminta presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu Badan Legislatif, dan kami mendesak presiden merevisi pasal-pasal kontroversi dalam UU MD3”

Setelah suasana kondusif, sekitar pukul 15.00 WIB massa PMII meninggalkan lokasi aksi unjuk rasa.[AG]

TINGGALKAN BALASAN